Jakarta, teropongbarat.com. Pergantian pucuk pimpinan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh memasuki babak baru. Setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO memberhentikan dengan hormat Netap Ginting dari posisi Ketua DPW APKASINDO Aceh, pertarungan berikutnya mulai mengarah pada satu agenda: Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub).
DPP APKASINDO menunjuk Muazam, SE., MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW APKASINDO Aceh. Mandatnya bukan sekadar menjaga roda organisasi tetap berjalan. Muazam diberi tugas melakukan konsolidasi sekaligus mempersiapkan Muswilub untuk memilih ketua definitif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SK pemberhentian itu bernomor 134/KPTS/DPP-APKASINDO/VII/2026, ditetapkan di Jakarta pada 24 Juli 2026 dan ditandatangani Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP., C.IMA., C.APO.
Dengan keputusan tersebut, kursi Ketua DPW APKASINDO Aceh secara efektif memasuki fase transisi.
Dan di fase inilah nama-nama baru mulai muncul.
Dari Pemberhentian ke Perebutan Kursi Definitif
Muswilub akan menjadi forum penting untuk mengakhiri masa transisi tersebut. Ketua yang terpilih nantinya bukan lagi sekadar menjalankan mandat sementara, melainkan memperoleh legitimasi organisasi untuk memimpin APKASINDO Aceh.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan.
Fadhli, mantan pengurus APKASINDO Aceh, menjadi salah satu nama yang mulai mencuat. Pengalamannya di lingkungan organisasi menjadi modal yang membuatnya berpotensi masuk dalam bursa kandidat.
Nama lain yang ikut diperhitungkan adalah Arke, yang pernah menjabat sebagai Ketua APKASINDO Aceh Tenggara.
Selain dua nama tersebut, sejumlah pengurus teras APKASINDO Aceh juga disebut berpeluang maju.
Namun, bursa ini masih cair. Belum ada keputusan final mengenai siapa saja yang akan mendaftarkan diri atau memperoleh dukungan resmi dalam Muswilub.
Di sinilah pertarungan sebenarnya akan berlangsung: bukan sekadar siapa yang populer, tetapi siapa yang mampu mengonsolidasikan dukungan DPD dan DPU APKASINDO di Aceh.
Muazam Memegang Kunci Masa Transisi
Posisi Muazam menjadi strategis.
Sebagai Plt, ia berada di tengah situasi organisasi yang membutuhkan konsolidasi sekaligus harus menyiapkan forum yang akan menentukan siapa pemimpin berikutnya.
DPP memberikan mandat kepada Muazam untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh DPD dan DPU APKASINDO di Aceh, mengamankan administrasi serta aset organisasi, dan mempersiapkan Muswilub paling lambat dua bulan sejak penunjukannya.
Artinya, keberhasilan Muswilub juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan Plt menjaga proses tersebut tetap berjalan secara organisatoris dan memberikan ruang yang fair bagi seluruh kandidat.
Pertanyaannya kemudian: seberapa cepat konsolidasi dilakukan dan seperti apa mekanisme pencalonan yang akan digunakan?
Dua hal itu berpotensi menentukan arah pertarungan.
Netap Diberhentikan, Dinamika Lama Belum Selesai
Pemberhentian Netap Ginting bukan keputusan yang muncul tanpa proses.
Dalam SK tersebut, DPP APKASINDO menyebut menerima usulan dan dua kali mosi tidak percaya dari sejumlah DPD APKASINDO di Aceh. DPP juga mencatat adanya aspirasi dari unsur pengurus DPW terkait jalannya organisasi.
Persoalan yang disebut dalam dokumen antara lain menyangkut rapat, konsolidasi, sekretariat, program kerja dan pembinaan organisasi. DPP juga mencatat persoalan terkait perubahan atau penunjukan kepengurusan daerah yang dinilai tidak sesuai mekanisme organisasi.
Komite Etik kemudian melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada Netap Ginting untuk memberikan jawaban serta pembelaan.
Dalam proses tersebut juga terdapat lima poin hasil mediasi yang disebut telah disepakati. Namun, berdasarkan SK DPP, pada pertemuan lanjutan di Medan pada 16 Juli 2026, DPP menyatakan kesepakatan tersebut belum dilaksanakan.
Sidang Etik yang digelar secara hybrid pada 22 Juli 2026 kemudian memutuskan pemberhentian Netap Ginting dari jabatan Ketua DPW APKASINDO Aceh.
DPP menyatakan keputusan tersebut diambil untuk menjaga tertib organisasi, memulihkan konsolidasi kepengurusan dan memastikan pelayanan organisasi kepada petani kelapa sawit di Aceh tetap berjalan.
Pertarungan Berikutnya Bukan Lagi Soal Netap
Dengan keputusan DPP tersebut, babak Netap Ginting sebagai Ketua DPW APKASINDO Aceh praktis berakhir.
Kini perhatian bergeser.
Pertarungan berikutnya adalah siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan definitif APKASINDO Aceh.
Nama Fadhli mulai disebut. Arke juga masuk radar. Sejumlah pengurus teras DPW pun berpeluang ikut bertarung.
Namun, siapa yang paling kuat masih sulit dipastikan.
Sebab, Muswilub bukan hanya panggung adu popularitas. Ia merupakan arena konsolidasi organisasi yang akan mempertemukan kepentingan DPD, DPU dan jajaran APKASINDO Aceh.
Kandidat yang mampu membangun komunikasi lintas daerah, menawarkan agenda organisasi yang jelas, sekaligus memperoleh dukungan dalam forum Muswilub akan memiliki peluang lebih besar.
Ujian untuk APKASINDO Aceh
Muswilub akhirnya akan menjadi ujian bagi APKASINDO Aceh.
Setelah konflik internal berujung pada pergantian ketua, organisasi membutuhkan lebih dari sekadar nama baru di pucuk pimpinan. APKASINDO Aceh membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan kembali jajaran organisasi dan mengembalikan fokus pada kepentingan petani kelapa sawit.
Karena itu, pertanyaan terbesar bukan hanya siapa calon ketua?
Melainkan, siapa yang mampu mengakhiri fase konflik dan membawa APKASINDO Aceh memasuki babak konsolidasi baru?
Fadhli, Arke, atau nama lain yang kini masih berada di balik layar?
Jawabannya akan mulai terlihat ketika tahapan Muswilub resmi berjalan.
Satu hal sudah pasti: kursi Ketua APKASINDO Aceh kini terbuka. Dan perebutannya mulai memanas.(*)
