JAKARTA, teropongbarat.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengingatkan seluruh jajaran agar penyusunan anggaran tidak berhenti pada persoalan penyerapan. Setiap rupiah anggaran harus dirancang secara terukur, akuntabel, menghasilkan output berkualitas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target, tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Dalu Agung saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/09/2026).
Bukan Sekadar Mengejar Target
Dalu menekankan, jajaran perencana harus memahami arah kebijakan pembangunan secara makro sebelum menerjemahkannya ke dalam program dan kegiatan di bidang pertanahan dan tata ruang.
Hal tersebut penting karena Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Karena itu, setiap program Kementerian ATR/BPN harus memiliki keterkaitan dengan agenda nasional tersebut.
Menurut Dalu, kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat harus ditempatkan dalam kerangka mendukung produktivitas, investasi, dan pembangunan industri.
“Selaku perencana harus paham, secara makronya harus paham. Kalau Anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di kegiatan 2027 harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri,” ujarnya.
Dukungan tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan melalui berbagai program, antara lain pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan terhadap kawasan strategis, hingga pemberian kepastian ruang.
Koordinasi Jadi Kunci
Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, turut menekankan pentingnya koordinasi, baik di internal Kementerian ATR/BPN maupun dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi dinilai penting agar pelaksanaan program dan anggaran dapat dipantau secara berkelanjutan serta dipertanggungjawabkan.
Sejumlah lembaga turut mengawal kinerja Kementerian ATR/BPN, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian PPN/Bappenas.
Andi juga menyinggung kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini telah berjalan di enam provinsi dan selanjutnya akan diperluas ke daerah lainnya.
“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain,” katanya.
Ia meminta jajaran yang belum mendapatkan pendampingan atau peluncuran kerja sama antara KPK dan pemerintah daerah untuk dapat mempelajari dan mengadopsi praktik yang telah berjalan di provinsi lainnya.
Pelaporan Harus Diperbarui Secara Berkala
Selain penyusunan anggaran, aspek pengendalian dan pelaporan juga menjadi perhatian.
Andi meminta seluruh unit kerja disiplin dalam menyampaikan laporan kinerja dan memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
Menurutnya, pembaruan data secara berkala diperlukan agar perkembangan pelaksanaan program dan anggaran dapat dibaca secara lebih cepat dan akurat.
“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua,” ujar Andi.
Ia menambahkan, pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat pemantauan kinerja secara real-time.
Anggaran Harus Berujung pada Manfaat
Penyusunan RKA-K/L Tahun 2027 tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program Kementerian ATR/BPN sejak awal telah memiliki arah, indikator, target, dan dukungan anggaran yang jelas.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak semata-mata dilihat dari seberapa besar anggaran berhasil direalisasikan, tetapi juga dari kualitas hasil pekerjaan, kepatuhan terhadap ketentuan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran. Turut hadir Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir. (Anton Tinendung)


















































