JAKARTA | teropongbarat.com — Upaya pemerintah menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menunjukkan capaian positif. Bertepatan dengan peringatan 66 tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), data LP2B yang diusulkan pemerintah daerah secara nasional telah mencapai 87,63 persen.
Capaian tersebut bahkan telah melewati target nasional sebesar 87 persen yang ditetapkan untuk 2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan capaian tersebut saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
“LP2B secara nasional telah mencapai 87,63%, ini melampaui target 87% sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2029,” ujar Nusron.
Target tersebut mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 serta Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Dalam kebijakan tersebut, target penetapan LP2B dilakukan secara bertahap, yakni 78 persen pada 2026, 81 persen pada 2027, 84 persen pada 2028, dan minimal 87 persen pada 2029.
Capaian Tinggi, Pekerjaan Belum Selesai
Meski capaian nasional telah melewati target akhir, Nusron menegaskan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak berhenti pada penetapan data.
Langkah berikutnya adalah memastikan seluruh data LP2B yang telah diusulkan pemerintah daerah dapat diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang (RTR), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Karena itu, Nusron meminta dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses integrasi tersebut.
“Untuk itu, saya kembali meminta dukungan penuh para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses integrasi tersebut,” katanya.
Menurut Nusron, integrasi LP2B ke dalam dokumen tata ruang memiliki arti penting karena tata ruang harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan.
“Setiap pembangunan harus mengacu kepada RTR agar pemanfaatan ruang berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha,” tegasnya.
Capaian 87,63 persen tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam peringatan 66 tahun UUPA. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B benar-benar terlindungi melalui kebijakan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan.
(Anton Tinendung–MBN)


















































