Syarat Pendidikan Gibran Dipersoalkan, Jerry Massie: Bisa Menjadi Pintu Masuk Proses Konstitusional

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 06:13 WIB

4095 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai persoalan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum sepenuhnya berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara sengketa terkait persyaratan pendidikan Gibran saat Pilpres 2024.

Menurut Jerry, putusan MK justru membuka ruang bagi persoalan tersebut untuk dibawa ke ranah politik dan ketatanegaraan, termasuk kemungkinan munculnya proses pemberhentian Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.

“Putusan MK memang tidak mendiskualifikasi Gibran. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri,” ujar Jerry Massie.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Jerry menilai, fakta dan pertimbangan dalam putusan tersebut berpotensi menjadi bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menempuh jalur lain sesuai mekanisme hukum dan konstitusi.

“Ini bisa menjadi pintu masuk untuk membawa persoalan tersebut ke lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi. DPR memiliki mekanisme untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, tetapi prosesnya tidak otomatis. Harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” katanya.

Dalam Pasal 7A UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu meminta MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut sebelum usul pemberhentian diteruskan kepada MPR.

Karena itu, menurut Jerry, persoalan Gibran tidak bisa semata-mata dilihat sebagai sengketa administratif mengenai dokumen pendidikan, tetapi juga perlu dilihat dari konsekuensi konstitusionalnya apabila terdapat temuan hukum bahwa syarat pencalonan tidak terpenuhi.

“Ini menjadi pembelajaran penting dalam demokrasi. Setiap calon pejabat negara harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau kemudian ada persoalan terhadap pemenuhan syarat tersebut, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Jerry juga menilai posisi politik partai-partai di DPR akan menjadi salah satu faktor penting apabila isu tersebut benar-benar dibawa ke parlemen. Namun, keputusan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan dukungan atau kepentingan politik partai.

Di sisi lain, Jerry menyebut pihak yang tidak puas dengan putusan maupun proses pengambilan keputusan di MK masih dapat menempuh mekanisme yang tersedia sesuai ketentuan hukum, termasuk mengajukan laporan apabila terdapat dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Yang paling penting, semua pihak harus menghormati konstitusi. Kalau ada persoalan hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Jangan sampai kepentingan politik justru mengalahkan prinsip negara hukum,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI
MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 
Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu
Diduga Abaikan Keterbukaan Informasi Publik, Kades Bulupitu Kecamatan Gondang legi Dipertanyakan: APBDes Tak Terpampang
Awali Kepemimpinan, Dandim 0819 Pasuruan Letkol Inf Rofiq Teguh Nugroho Berikan Jam Komandan kepada Anggota dan Persit
Kapolsek Grati beserta anggota melaksanakan giat Sholat Subuh keliling dan Kapolsek Grati menjadi IMAM di Masjid Agung Desa Kedawung wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan.

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 10:11 WIB

Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Upacara 17-an, Kasdim Bacakan Amanat Kasad

Selasa, 17 November 2026 - 07:12 WIB

Polres Batu Bara intensifkan patroli malam, antisipasi begal dan kejahatan jalanan

Selasa, 17 November 2026 - 07:05 WIB

Bupati Batu Bara Terima Audiensi Pengurus Lasqi Nusantara Jaya Sumut, Bahas Persiapan Muswil I*

Selasa, 17 November 2026 - 02:59 WIB

Aktivitas ilegal Logging Mulus Tanpa Hambatan, Siapa “Sutradara” di Balik Pembalakan Liar Toba?

Senin, 16 November 2026 - 23:08 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Senin, 16 November 2026 - 21:30 WIB

Peringati HKN ke- 62 Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

Senin, 16 November 2026 - 19:43 WIB

Polres Binjai Laksanakan Operasi Zebra Toba 2026 Selama 14 Hari Kedepan dan Tertibkan Pelanggaran Lalu Lintas

Senin, 16 November 2026 - 18:21 WIB

Bupati Baharuddin Siagian Tinjau Langsung Pengaspalan di Desa Mangkai Baru*

Berita Terbaru