Aceh Singkil. TROPONG BARAT.com -(09/11/2026)
Konflik penguasaan lahan di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) di Kabupaten Aceh Singkil kian meruncing. Anak perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk (Grup Astra) tersebut resmi mengeluarkan imbauan final dan desakan pengosongan lahan terhadap kelompok masyarakat yang diduga menguasai aset perusahaan secara ilegal.
Pihak manajemen PT PLB menegaskan, aksi penyerobotan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan karena mengganggu komoditas kelapa sawit aktif, tetapi juga memicu kerusakan ekologis yang serius. Dari total lahan yang digarap warga, sekitar 15 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan konservasi yang berfungsi sebagai benteng perlindungan habitat satwa liar.
Guna memverifikasi status hukum wilayah tersebut, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada Kamis (5/11/2026) pagi.
Dalam keterangannya, Kepala Desa Gunung Lagan membenarkan adanya aktivitas penggarapan liar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa lahan yang saat ini diduduki oleh warga dari Desa Kampung Baru tersebut secara administratif masuk dalam wilayah Desa Gunung Lagan, dengan batas alam di wilayah Lae Karsik.
“Secara status kepemilikan, areal yang sedang bersengketa itu memang mutlak berada di dalam konsesi izin HGU perkebunan milik PT PLB (Astra),” tegas Kepala Desa. Ia juga menyayangkan rambatan dampak dari pengrusakan hutan konservasi yang sengaja dialokasikan manajemen perusahaan tersebut. Akibat pembukaan lahan sepihak, kawanan satwa liar kini mulai keluar dan berkeliaran ke pemukiman karena habitat aslinya terganggu oleh aktivitas penggarap dari Desa Kampung Baru.
Konflik penguasaan lahan di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Lembah Bakti (PLB) di Aceh Singkil meruncing akibat dugaan penggarapan liar yang mencakup 15 hektare hutan konservasi, memicu keluarnya satwa liar ke pemukiman warga. Aktivitas ilegal tersebut melanggar Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja), dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di area konflik terpantau masih kondusif. Kendati demikian, imbauan pengosongan dari pihak perusahaan memicu urgensi penyelesaian yang cepat demi menjaga iklim investasi daerah sekaligus memulihkan ketenteraman masyarakat sekmemulihkan ketentraman masyarakat sekitar
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
(BM)
