ACEH SINGKIL.TROPONG.BARAT.com – Besarnya pagu indikatif Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 12 Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Pemerhati Daerah, Budi Harjo.
Berdasarkan dokumen pagu indikatif BOK per Puskesmas Tahun 2026 yang tertuang dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 14 Oktober 2025, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11.619.237.000 atau sekitar Rp11,6 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran tersebut terbagi dalam lima kelompok kegiatan, mulai dari peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup, surveilans dan respons penyakit, pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, manajemen Puskesmas, hingga insentif UKM.
Menanggapi hal tersebut, Budi Harjo meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil untuk tidak tertutup dan segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai peruntukan, mekanisme pelaksanaan, serta realisasi penggunaan dana BOK tersebut.
Menurutnya, anggaran kesehatan sebesar Rp11,6 miliar bukanlah angka yang kecil. Oleh karena itu, Plt Kadinkes harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya pandai menyajikan angka dalam dokumen anggaran. Plt Kadinkes harus mampu menjelaskan kepada publik, ke mana anggaran Rp11,6 miliar ini dialirkan, kegiatan apa saja yang dilaksanakan, berapa realisasinya, dan apa hasil nyata yang sudah dirasakan masyarakat,” tegas Budi Harjo.
PLT KADINKES JANGAN HANYA BERDIAM DIRI, BUKTIKAN TRANSPARANSI!
Budi Harjo menilai, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan, terlebih anggaran tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia meminta Plt Kadinkes menjelaskan secara terperinci beberapa hal berikut:
1. Bagaimana penggunaan anggaran peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup?
2. Berapa anggaran PMT berbahan pangan lokal dan siapa saja kelompok penerima manfaatnya?
3. Bagaimana realisasi anggaran surveilans dan respons penyakit serta kegiatan pencegahan penyakit?
4. Bagaimana penggunaan anggaran manajemen Puskesmas dan insentif UKM?
5. Apa indikator keberhasilan dan hasil nyata dari seluruh kegiatan yang dibiayai melalui dana BOK?
“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah ini hanya terlihat besar dalam dokumen, tetapi masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai hasil pelaksanaannya. Kami ingin melihat transparansi, bukan sekadar laporan administratif,” ujarnya.
ANGGARAN BESAR, HASILNYA HARUS TERUKUR!
Lebih lanjut, Budi Harjo mengingatkan Plt Kadinkes agar tidak menjadikan besarnya alokasi anggaran sebagai kebanggaan administratif semata.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran kesehatan harus diukur dari peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pencegahan penyakit, pemerataan layanan kesehatan, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Terlebih, persoalan kesehatan masyarakat di Aceh Singkil masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, penggunaan dana BOK harus benar-benar diarahkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan.
Budi Harjo juga meminta Bupati Aceh Singkil melakukan evaluasi terhadap kinerja Plt Kadinkes, terutama dalam hal transparansi pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
“Jabatan Plt bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Justru harus menunjukkan kinerja, keterbukaan, dan keseriusan dalam mengelola anggaran publik. Kalau pengelolaan anggaran kesehatan saja tidak bisa dijelaskan secara terbuka, bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan?” tutupnya.
Budi Harjo menegaskan, dirinya tidak sedang menuduh adanya penyimpangan dalam penggunaan dana BOK. Namun, ia meminta seluruh pengelolaan anggaran tersebut dapat dibuka dan dipertanggungjawabkan kepada publik agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
(BM)
