ROHIL | Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Serentak Tahap I Tahun 2026 di Kepenghuluan Perkebunan Siarangarang, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang digelar pada 27 Oktober 2026 lalu kini menuai sengketa.
Menurut Fandi Satria, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Pemohon yaitu Yahya Harahap dan Niswan, SH. menilai proses penghitungan suara di 3 TPS dan sampai pada saat Pleno Tingkat Kepenghuluan menuai cacat aturan dan tidak transparan. Fandi Satria, S.H., M.H. menuding Panitia dan Pengawas Pilpeng tingkat kepenghuluan tidak menegakkan aturan yang tertuang dalam Perbup Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 52 ayat f dan Pasal 60 angkat 2 huruf d.
Pasal 52 huruf f Perbup Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 berbunyi “tanda coblos tembus tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tidak menyentuh kotak tanda gambar calon lainnya; dan”
Pasal 60 angkat 2 huruf d. Perbup Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 berbunyi “pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, foto dan nama calon penghulu.”
“Menurut Fandi Satria, S.H., M.H., sudah jelas aturan yang tertuang dalam Perbup Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 52 ayat f dan Pasal 60 angkat 2 huruf d. akan tetapi pihak penyelenggara kurang transparansi kepada public serta kurangnya pembekalan tentang catur permainan Perbub tersebut kepada anggota Panitia, Panwas serta anggota KPPS di TPS, terkait penghitungan surat suara sah atau tidak sahnya,”
Perbedaan Perlakuan di 3 TPS, Persoalan utama terletak pada penafsiran suara sah di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Fandi Satria, S.H., M.H., dalam aturan Perbup, pencoblosan di luar kotak foto dan nama calon penghulu dianggap sah jika tidak merambat ke kotak calon lainnya. Aturan itu, hanya diterapkan di TPS 02, sementara kasus yang sama di TPS 01 dan TPS 03 justru dianggap tidak sah oleh panitia. Hal ini yang perlu kami pertanyakan, karena pihak kami merasa dirugikan,” tambah Fandi Satria, S.H., M.H., sebagai Kuasa Hukum calon dengan nomor urut 3 dan 2. Akibat perbedaan perlakuan tersebut, banyak surat suara pendukung mereka yang dianulir dan dianggap tidak sah.
“Jika seandainya memang kami itu kalah, ya kami akan siap menerima konsekuensi sebagai calon yang tidak bisa duduk dengan surat suara yang tidak cukup, tapi dalam hal ini, kami perjuangkan suara kami yang dianulir oleh penyelenggara dan tentu itu tidak bisa kami terima.”
Untuk langkah awal adminitrasi Laporan atau keberatan Klien kami sudah kami layangkan kepada pihak Panwas Pilpeng pada tanggal 27 Okotober 2026 langsung Klien kami yang membuat keberatanya dan diterima langsung oleh Ketua Panwas Pilpeng sdr. Sukijan dan pada malam harinya sekitar Pukul 21.58 Pihak Panitia Pilpeng mengeluarkan surat Berita Acara Nomor : 17/Pan-PILPENG/PSAA/X/2026 tentang penghitungan ulang surat suara pada TPS 01 dan TPS 03 Kepenghuluan Perkebunan Siarangarang yang di tandatangan oleh Ketua Panitia Pilpeng Kepenghuluan Perkebunan Siarangarang saudara Kusni beserta anggota Panitia Pilpeng lainnya.
Pada hari selanjutnya pada tanggal 2 November 2026 tepatnya pada hari senin Ketua Panwas Pilpeng mengeluarkan surat Rekomendasi penghitungan ulang kertas surat suara di TPS 01 dan TPS 03 Kepenghuluan Perkebunan Siarangarang dan sampai saat ini klein kami tidak pernah melihat penghitungan ulang surat suara pada TPS 01 dan TPS 03 Kepenghuluan Perkebunan Siarangarang yang sudah jelas di intruksikan oleh Panwas Pilpeng dan Panitia Pilpeng Kepenghuluan Perkebunan Siarangarang;
“Menurut Fandi Satria, S.H., M.H., Panwas Pilpeng dan Panitia Pilpeng Kepenghuluan Perkebunan Siarangarang sedang bermain bara api yang mereka buat sendiri, dan mengangkangi Keputusan mereka sendiri maka kami meminta kepada Pihak Monitoring Tingkat Camat Pujud jangan lah menutup mata tentang permasalahan yang di alami oleh klien kami dan kami juga meminta kepada pihak Monitoring Tingkat Kabupaten Rokan Hilir agar bisa menyelesaikan permasalahan Pilpeng di Kepenghuluan Pekebunan Siarangarang, kami hanya meminta dihitung ulang kertas surat suara di TPS 01 dan TPS yang mana telah di intruksikan oleh Panwas Pilpeng Kepenghuluan Siarangarang kalah menang hal wajar dalam dinamika berpolitik kami sangat besar harapan bisa dihitung ulang kertas surat suara tersebut.
Pada hari senin tanggal 16 November 2026 kami telah melayangkan keberatan kepada Pihak Monitoring Tingkat Kabupaten Rokan Hilir juga telah menyampaikan tembusan kepada Pihak Bupati Rokan Hilir, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Rokan Hilir, Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Rokan Hilir, Ketua DPH Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, semoga permasalahan klien kami bisa selesai apa yang diamanatkan di dalam batang tubuh Pancasila angka 4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” semoga Pemimpin Rokan Hilir berjiwa luhur untuk menyelesaikan Permasalahan klien kami tersebut.
Fandi Satria, S.H., M.H., bersama Yahya Harahap dan Niswan sangat berharap semua pihak bisa meninjau kembali proses Pilpeng tersebut dan segera dilakukan penghitungan suara ulang. (*)


















































