SUBULUSSALAM, TEROPONGBARAT.COM – Persoalan banjir yang setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kota Subulussalam membutuhkan penanganan serius, terpadu, dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengandalkan bantuan darurat ketika banjir terjadi, pemerintah perlu menghadirkan solusi permanen melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Subulussalam, Abd Saman Sinaga, SH, mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Subulussalam dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) guna mempercepat realisasi program penanganan banjir.
Sejumlah langkah strategis yang perlu diperjuangkan antara lain pembangunan kanal, DAM penahan, serta infrastruktur pendukung lainnya untuk mengendalikan debit dan aliran air, khususnya di kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir.

Menurutnya, persoalan banjir tidak boleh hanya diselesaikan melalui penanganan sementara setiap kali bencana datang. Diperlukan perencanaan jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban banjir setiap musim penghujan.
Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ke Kota Subulussalam, khususnya Kecamatan Sultan Daulat, menjadi momentum penting untuk menyampaikan kebutuhan dan memperkuat sinkronisasi program penanggulangan banjir.
Dorongan tersebut sejalan dengan upaya Wali Kota Subulussalam bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam yang dipimpin Ramadhan, ST, dalam memperjuangkan penanganan banjir secara lebih terencana dan menyeluruh.
Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, perhatian pemerintah juga perlu diarahkan pada masyarakat terdampak, mulai dari kesiapsiagaan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemulihan kehidupan warga setelah banjir surut.
Harapannya, melalui komunikasi dan koordinasi antara Pemko Subulussalam, BPBD, BPBA, serta pemerintah pusat, persoalan banjir yang selama ini berulang dapat ditangani melalui program konkret dan berkelanjutan.
Banjir bukan sekadar persoalan tahunan. Ini menyangkut keselamatan warga, keberlangsungan ekonomi masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan perlindungan dan solusi jangka panjang.


















































