teropongbarat.com – Mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis siang, 22 Agustus 2024.
Massa menyoroti kinerja buruk Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin Kota Medan, di masa jabatannya. Termasuk mendesak menantu Presiden RI, Joko Widodo itu, mengklarifikasi soal isu Blok Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massa aksi membentang spanduk bertuliskan ‘Selamatkan Demokrasi, Lawan Dinasti’ dan ‘Black List Pemimpin Cacat Prestasi’. Pengunjuk rasa memberikan dua ekor bebek kepada perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Filosofi bebek, kepemimpinan Bang Bobby lambat kerjanya dan banyak cakapnya. Dua ekor bebek kita berikan kepada Bobby Nasution dan Ketua PKK Kota Medan, ibu Kahiyang Ayu,” kata Koordinator aksi, Surya Dermawan Nasution, kepada wartawan disela-sela demo tersebut.
Surya menjelaskan pada 2023 yang lalu, masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan dihebohkan dengan gagalnya proyek lampu pocong, proyek dengan anggaran Rp 21 Miliar tersebut. Kini, tidak dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat Kota Medan.
“Meskipun ada pengembalian uang ke negara menurut penilaian kami tidak menghilangkan kerugian bagi masyarakat Kota Medan, pun di sisi lain seharusnya tidak menghilangkan pidana,” kata Surya.
Surya mengungkapkan bahwa kegagalan proyek lampu pocong ini semata-mata, tidak bisa dianggap hanya kesalahan pihak rekanan atau pihak swasta. Malah, Pemkot Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.
“Terlebih menurut kajian kami ada unsur lemahnya pengawasan dan dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, karena masing-masing paket pekerjaan hanya satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran,” kata Surya.
Surya menyoroti kepemimpinan Bobby Nasution juga pada realitanya tidak mampu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah dan banjir di Kota Medan.
“Secara sederhana kita bisa melihat masih banyaknya tumpukan sampah di Kota Medan Pun ketika curah hujan tinggi, jalan raya dan tempat tinggal warga akan mengalami banur,” sebut Surya.
Lebih lanjut, Surya mengatakan kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan oleh Pemkot Medan pada Juli 2024, yang lalu juga telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di kalangan masyarakat.
“Kami menilai kebijakan parkir tersebut sangat prematur karena tidak memikirkan dampak negatif nya, bahkan bagi kami Pemkot Medan terkesan ingin meraih uang ‘cepat’ dari masyarakat,” sebut Surya.
Surya mengungkapkan GMNI selaku kelompok terdidik dan terideologis, yang pada prinsipnya perjuangannya, senantiasa kepentingan rakyat tentu memiliki tanggung jawab moral untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Medan itu.
“Oleh karena itu kami mendesak Bobby Nasution klarifikasi secara jelas terkait isu Blok Medan. KPK Periksa Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu soal Blok Medan,” tegas Surya.
Surya mendesak Bobby Nasution bertanggungjawab dan meminta maaf secara terbuka atas kerugian gagalnya proyek lampu pocong.
“Bobby Nasution harus bertanggungjawab atas kegagalan atas banjir di Kota Medan dan bertanggungjawab atas kegagalan pengelolaan sampah di Kota Medan,” sebut Surya.
