Aceh Singkil. TROPONG BARAT.com
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) Angkat Bicara melalui Rahman Syafii SH selaku Sekretaris menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diduga tidak menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat korban banjir, khususnya terkait penyaluran Dana Jaminan Hidup (JADUP).
Dugaan tersebut muncul karena hingga hari ini masyarakat belum memperoleh kepastian mengenai kapan JADUP akan disalurkan. Selama hampir tiga bulan terakhir, masyarakat diminta untuk terus bersabar dengan alasan pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kami khawatir sangat khawatir jika tidak ada penjelasan resmi otomatis masyarakat sudah tidak percaya kepada Pemda
Rahman Syafii kembali menegaskan bahwa JADUP merupakan hak masyarakat terdampak bencana, bukan sekadar bantuan yang dapat ditunda tanpa kepastian. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan jelas mengenai perkembangan proses penyalurannya, jikapun belum ada progres yang baik selama tiga bulan ini wajar kami menilai Pemerintah dan Instansi terkait tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam memperjuangkan hak masyarakat. Jika memang pemerintah telah bekerja dan berkoordinasi dengan pihak terkait, maka sampaikan kepada publik secara terbuka: kapan JADUP akan disalurkan kepada masyarakat? Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian dan hanya menerima janji-janji tanpa kepastian.”
AMPAS mendesak Bupati Aceh Singkil beserta seluruh jajaran terkait untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai status pengurusan JADUP, termasuk kendala yang dihadapi apabila memang masih terdapat hambatan administrasi atau regulasi.
Rahman Syafii kembali menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat korban banjir benar-benar dipenuhi. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji yang terus diulang tanpa kepastian. (Bima Pohan)
