Opini-Setiap musim kemarau tiba, langit di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan seolah kembali mengenakan selimut kelabu yang menyesakkan. Aroma jelaga dan kabut asap pekat bukan lagi sekadar tamu tahunan yang singgah lalu pergi, melainkan telah berubah menjadi ancaman ekologis, sosial, dan kesehatan yang terus berulang. Yang lebih memprihatinkan, persoalan ini bukan sesuatu yang datang tanpa tanda. Musim kemarau dapat diprediksi, wilayah rawan kebakaran dapat dipetakan, bahkan perkembangan titik panas dapat dipantau hampir secara real time. Namun, setiap tahun kita kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama mengapa kebakaran tetap berulang dan mengapa kita seolah selalu terkejut ketika api mulai membesar?
Pada 2026, pemerintah masih menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hingga awal Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut dilaporkan mencapai sekitar 48.889 hektare. Di Jambi sendiri, status siaga darurat karhutla ditetapkan sejak April hingga November 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan insidental, melainkan risiko yang terus menghantui tata kelola pemerintahan kita.
Sebagai akademisi yang mengkaji dinamika tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik, saya melihat karhutla tidak cukup dijelaskan hanya melalui faktor cuaca, kekeringan, atau fenomena El Nino. Faktor iklim memang dapat meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran. BMKG sendiri pada 2026 telah mengingatkan mengenai peningkatan risiko karhutla akibat kondisi yang lebih kering. Namun, cuaca tidak dengan sendirinya menciptakan api. Di dalam persoalan ini terdapat faktor manusia, tata kelola lahan, pengawasan, penegakan hukum, serta kualitas koordinasi antarlembaga yang ikut menentukan apakah sebuah titik api dapat segera dikendalikan atau justru berkembang menjadi bencana.
Di sinilah menurut saya persoalan birokrasi perlu dilihat secara lebih serius. Selama ini, penanganan karhutla masih sangat mudah terlihat melalui pendekatan pemadaman setelah api muncul. Rapat koordinasi digelar, personel gabungan dikerahkan, patroli dilakukan, helikopter diterbangkan, water bombing dilaksanakan, bahkan operasi modifikasi cuaca dijalankan ketika kondisi memungkinkan. Semua itu tentu penting dan menunjukkan kehadiran negara. Namun, kehadiran negara seharusnya tidak hanya terlihat ketika api sudah membesar. Kehadiran negara justru harus paling terasa sebelum kebakaran terjadi.
Pemerintah sendiri sebenarnya telah memiliki perangkat kebijakan untuk melakukan penanggulangan karhutla secara terpadu. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan masih berlaku dan menjadi salah satu dasar koordinasi penanganan karhutla. Artinya, persoalan kita bukan semata-mata tidak adanya regulasi atau kelembagaan. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pencegahan yang konsisten sampai tingkat tapak.
Menurut saya, di sinilah letak paradoks birokrasi kita. Ketika api belum membesar, persoalan karhutla sering terasa jauh dari perhatian publik. Tetapi ketika asap sudah masuk ke permukiman, sekolah mulai terganggu, jarak pandang menurun, dan masyarakat mulai mengeluhkan gangguan kesehatan, barulah mesin birokrasi bergerak secara masif. Pola semacam ini membuat penanganan bencana lebih mahal karena pemerintah akhirnya bekerja dalam situasi darurat, bukan dalam situasi pencegahan.
Padahal, BMKG berulang kali menekankan bahwa strategi karhutla harus bergeser dari sekadar pemadaman menuju antisipasi berbasis data dan informasi ilmiah. Bahkan pada 2025, BMKG secara terbuka mendorong perubahan strategi tersebut karena wilayah yang rawan terbakar sebenarnya dapat diprediksi berdasarkan kondisi cuaca, tingkat kekeringan, dan karakteristik bahan bakar permukaan.
Karena itu, saya kira sudah saatnya keberhasilan pemerintah dalam menangani karhutla tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dapat dipadamkan. Kita juga perlu bertanya berapa banyak titik rawan yang berhasil dicegah sebelum terbakar? Seberapa aktif pemerintah desa dan masyarakat dilibatkan dalam patroli? Seberapa cepat laporan warga ditindaklanjuti? Bagaimana pengawasan dilakukan terhadap wilayah konsesi dan lahan yang berulang kali terbakar? Dan yang tidak kalah penting, apakah ada konsekuensi yang jelas ketika kewajiban pencegahan dan pengawasan tidak dijalankan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena karhutla tidak hanya berbicara mengenai api, tetapi juga mengenai akuntabilitas. Ketika kebakaran terjadi berulang di wilayah yang sama, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “siapa yang membakar?”, tetapi juga perlu mengevaluasi “mengapa kebakaran bisa terjadi lagi di tempat yang sama?”. Jika jawabannya selalu dikembalikan kepada faktor cuaca atau perilaku masyarakat, maka kita berisiko mengabaikan persoalan tata kelola yang lebih besar.
Saya juga melihat pentingnya mengakhiri budaya saling menunggu antarlevel pemerintahan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dan sumber daya tertentu, pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan wilayah dan masyarakat, sementara pemerintah desa berada paling dekat dengan kondisi lapangan. Ketiganya tidak seharusnya bekerja dalam ruang yang terpisah. Informasi mengenai titik rawan harus bergerak cepat dari pusat ke daerah dan sebaliknya, sementara laporan masyarakat harus memiliki jalur respons yang jelas. Tanpa koordinasi yang benar-benar bekerja, sistem peringatan dini hanya akan menjadi data yang bagus di layar tetapi terlambat ketika sampai ke lapangan.
Karhutla memang membutuhkan pemadaman. Namun, menurut saya, bangsa ini tidak boleh terus-menerus bangga karena berhasil memadamkan api yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. BNPB sendiri pada 2026 telah menekankan bahwa penanganan karhutla tidak hanya mencakup pemadaman, tetapi juga deteksi dini, patroli, ground check, penyekatan api, pendinginan, hingga penegakan hukum.
Pada akhirnya, persoalan karhutla bukan hanya tentang bagaimana memadamkan api, tetapi tentang bagaimana negara belajar dari api yang sama agar tidak terus terbakar setiap tahun. Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah kembali sibuk membuat posko, menggelar rapat, menerbangkan helikopter, dan menghitung luas lahan yang terbakar, sementara akar persoalannya tetap dibiarkan tumbuh. Menurut saya, keberhasilan birokrasi seharusnya justru terlihat ketika masyarakat tidak perlu lagi menunggu asap datang untuk merasakan kehadiran negara. Sebab negara yang hadir bukan hanya negara yang sigap ketika bencana terjadi, tetapi negara yang mampu mencegah bencana sebelum masyarakat kembali menjadi korban dari persoalan yang seharusnya sudah dapat diprediksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
