Gubernur Al Haris: Dewan dan Pemerintah Bersinergi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Jambi -Teropongbarat|| Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyampaikan, dewan dan pemerintah adalah dua entitas yang saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2024, bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (09/04/2025) siang.
Setelah selesai mendengarkan Pandangan Umum dari semua fraksi, dihadapan para awak media Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa rapat kali ini adalah menyambung rapat kemaren yang telah pemerintah sampaikan kepada dewan. “Dewan dan pemerintah adalah dua entitas yang saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dewan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki peran penting dalam membuat kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan mengelola daerah,” ujar Gubernur Al Haris.
“Dewan dan pemerintah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, keduanya dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” lanjutnya.
Dikatakan Gubernur Al Haris, masukan dewan merupakan sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi terutama bagi OPD yang berkerja dilapangan nantinya. “Pada tahun 2024 evaluasi kita seperti apa untuk kita jabarkan lagi pada tahun 2025, untuk itu perlu masukan dari dewan supaya lebih konkret agar semuanya bisa tercapai,” kata Gubernur Al Haris.
Sebelumnya, dalam penyampaian pemandangan umum fraksi, fraksi-fraksi menyampaikan beberapa tanggapan dan pandangannya terhadap LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2024, diantaranya sebagai berikut:
Fraksi PAN menyampaikan beberapa tanggapan diantaranya; pemerintah harus menindaklanjuti tentang bagi hasil Bandara Sultan Thaha Saifuddin.
Fraksi Golkar menyampaikan beberapa tanggapan diantaranya; tentang realisasi pendapatan tidak maksimal.
Fraksi PDIP menyampaikan beberapa tanggapan diantaranya; selain pendapatan daerah tidak tercapai dan kegunaannya tidak sesuai, tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta penyelesaian konflik lahan yang belum selesai sampai saat ini.
Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa tanggapan diantaranya; optimalisasi potensi pajak dan digital, serta penanggulangan banjir di Kota Jambi segera di atasi. Selain itu Participating Intereset (PI) supaya menjadi pajak 10 persen.
Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa tanggapan diantaranya; penjelasan kemajuan ekonomi Provinsi Jambi, penjelasan kontrak kerja antara RSUD Raden Mattaher Jambi dengan pihak ketiga.
Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa tanggapan diantaranya; Pertama, tahun 2024 adalah tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Beban belanja daerah pada tahun 2024 tergolong besar, belanja wajib Mandatory Spending yang harus dilaksanakan untuk bidang pendidikan (20%), kesehatan (10% diluar belanja gaji), infrastruktur pelayanan publik (40%), pengembangan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara pemerintah daerah (0,34%) serta pengawasan APIP (0,60%). Kedua, angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2024 menjadi angka pertumbuhan ekonomi yang terendah selama 3 tahun terakhir. Dimana pertumbuhan ekonomi Jambi selama 3 tahun terakhir terus menurun. Ekonomi Jambi tahun 2024 tumbuh sebesar 4,51 persen, melambat dari tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,67 persen. Melambat dari tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,13 persen, turunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selama 3 tahun terakhir memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Fraksi PPP menyampaikan beberapa tanggapan diantaranya tentang berbagai kerusakan jalan provinsi yang rusak disemua kabupaten/kota, terutama di Kabupaten Batang Hari.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyampaikan beberapa tanggapan, diantaranya; Mengapresiasi terhadap LKPJ Gubernur TA 2024 yang kita pahami dengan kondisi finansial yang sedang tidak baik baik saja, Provinsi Jambi masih mampu bertahan dan meningkatkan kinerja meskipun belum maksimal. Oleh karena itu Fraksi NasDem berharap sinergi dan kolaborasi dari semua stakeholder kedepan agar lebih baik lagi dan lebih mantap lagi di tahun-tahun yang akan datang. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya.
Sedangkan Fraksi PKS menyampaikan beberapa tanggapan diantaranya; evaluasi menyeluruh tentang pendapatan daerah. Sumber : (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto: Sapra Wintani, nst)