Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (12/8/2025). Rakor ini mengusung tema “Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Keadilan di Provinsi Jambi”.
Al Haris menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria. Sejak 2018, kata dia, pemerintah telah melakukan langkah strategis mulai dari penataan aset hingga penyelesaian konflik agraria.
“Dalam RPJMD 2025-2029 Provinsi Jambi, terdapat empat isu strategis. Reforma agraria menjadi salah satu fokus utama untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita memiliki forum yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Al Haris juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi, menghindari potensi konflik, serta menuntaskan persoalan tata ruang wilayah.
“Saya mengajak menghindari permasalahan agraria di Kabupaten/Kota. Mari jadikan tahun 2025 sebagai percepat reforma agraria di Provinsi Jambi,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa batas yang saat ini belum terselesaikan diantaranya Sumatera Selatan – Jambi. Namun, Al Haris berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan secepat mungkin.
“Beberapa daerah ada RTRW yang belum selesai, tanjung jabung barat dan tanjung jabung timur. Batas Sumsel-Jambi juga, ada beberapa batas yang akan kami segera tindaklanjuti. Kami meminta BPN dan GTRA mengawal ini semua,” jelasnya.
Al Haris menutup sambutannya dengan optimisme bahwa 2025 akan menjadi tahun percepatan reforma agraria di Jambi, demi terwujudnya pemerataan hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)
