BANTAENG, Teropong Barat.com, – Kapolres Bantaeng AKBP Nur Prasetyantoro Wira Utomo, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres KOMPOL Andi Ikbal, S.Sos., M.H., melaksanakan pengecekan senjata api (Senpi) organik milik Polri yang menjadi inventaris pada personel Polres Bantaeng serta Polsek jajaran. Kegiatan tersebut berlangsung selepas apel pagi di halaman Mapolres Bantaeng, Senin pagi (9/3/2026)
Pengecekan dilakukan langsung oleh Kapolres Bantaeng didampingi Wakapolres, Kabag Log KOMPOL Supriadi, S.Sos,. M.M., Kabag SDM KOMPOL Abdul Rahim, S.Sos,. M.H., Kasiwas AKP Irwan Efendy, S.Sos.,, Kanit Provos IPTU Nur Amin, S.Pdi.,
Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bantaeng. Dalam amanatnya, AKBP Nur Prasetyantoro Wira Utomo menekankan kepada seluruh personel agar selalu menjaga disiplin dalam pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolres juga mengingatkan seluruh anggota untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
Usai pelaksanaan apel pagi, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan senjata api organik inventaris yang berada di Polres serta Polsek jajaran. Selain kondisi fisik senjata api, Kapolres juga melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi para pemegang senjata api.
AKBP Nur Prasetyantoro Wira Utomo, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaan senjata api oleh personel tetap sesuai prosedur serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.
“Pemeriksaan ini merupakan bentuk kontrol dan pengawasan terhadap personel pemegang senjata api, termasuk memastikan kelengkapan administrasinya. Ini juga sebagai tindak lanjut arahan pimpinan agar penggunaan senjata api benar-benar sesuai aturan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kapolres berharap seluruh personel Polres Bantaeng dapat semakin disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan senjata api dinas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat.
