BANTAENG, Teropong Barat.com, — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Pelatihan Patroli Siber di Kabupaten Bantaeng.
Kegiatan yang dihadiri Diskominfodigi, Staf Kejaksaan Negeri Bantaeng, Kesbangpol, awak media, organisasi kepemudaan dan para pelajar berlangsung di Hotel Seruni. Senin pagi (25/11).
Acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan Dr. Jalaluddin, M.Pd ( Sekertaris Bawaslu Prov. Sul Sel ) yang didampingi oleh Nurwahni SE selaku Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bantaeng)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, dua narasumber yang dihadirkan Bawaslu Sulsel yakni, Arif Budiman pegiat demokrasi, dan Sunarti Sain Direktur Harian Radar Selatan.Fajar.Co.Id.
Nurwahni,.SE (Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bantaeng) mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan kabupaten Bantaeng sebagai salah satu tempat pelaksanaan pelatihan siber.
Lebih lanjut dia mengatakan tujuan dari pelaksanaan Pelatihan Patroli Siber untuk meminimalisir penyebaran informasi yang berpotensi memicu konflik sosial.
Tak sampai disitu patroli siber dinilai mampu mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran atau penyebaran informasi yang menyesatkan atau bersifat provokasi di ruang digital.
Mengingat begitu tingginya pengguna akun-akun yang kerap menyerang bawaslu Bantaeng, menyikapi banyaknya aduan yang masuk bawaslu sudah ditindaklanjuti dan telah diproses ya sudah aturan, tutur Nurwahni.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan bahwa kegiatan patroli siber ini, dilakukan di lima titik di Sulsel, termasuk Bantaeng.
“Banyak temuan itu dokumen datanya bersumber dari media sosial, itu dia rilis berita, kemudian dijadikan bahan laporan, oleh para pihak dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu,” kata dia.
Oleh karena itu, kata Mardiana pelatihan itu, memuat materi soal sejauh mana alat bukit dan dokumen, menjadi kuat dalam proses penanganan pelanggaran di awal.
Pada kegiatan tersebut dibuka ruang diskusi seputar pengawasan di dunia Maya yang berpotensi memicu konflik sosial. (Opick)
