Menimbang Ulang Budaya Kerja Birokrasi melalui Skema Satu Hari Kerja dari Rumah Oleh : Dinda Rosanti Salsa Bela, S.IP,. M.I.P. Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Teropongbarat.com||Wacana pemerintah untuk menerapkan skema satu hari kerja dari rumah Work From Home atau WFH dalam seminggu bagi aparatur sipil negara kembali mencuat ke permukaan. Sebagai seorang dosen yang mengamati dinamika ilmu pemerintahan, saya melihat usulan ini bukan sekadar upaya mengikuti tren pascapandemi, melainkan sebuah eksperimen serius dalam mereformasi budaya kerja birokrasi kita yang selama ini dikenal kaku dan sangat berbasis kehadiran fisik. Dalam pandangan saya, kebijakan ini membawa harapan sekaligus tantangan besar yang memerlukan kajian mendalam dari sisi efektivitas organisasi maupun dampaknya terhadap lingkungan.
Menurut hemat saya, langkah ini merupakan bentuk adaptasi terhadap paradigma Digital Era Governance (DEG). Di masa lalu, kinerja birokrasi diukur dari jam kedatangan dan jam kepulangan yang tercatat secara mekanis di mesin absensi. Namun, di era di mana teknologi informasi telah mendisrupsi segala lini, paradigma tersebut sudah selayaknya bergeser pada orientasi hasil (output-based). Saya memandang bahwa WFH satu hari dalam seminggu bisa menjadi “laboratorium” bagi pemerintah untuk menguji sejauh mana sistem digital kita mampu menopang pelayanan publik tanpa harus bertatap muka secara konvensional.
Dalam perspektif yang lebih luas, saya melihat keterkaitan yang sangat erat antara kebijakan kerja fleksibel ini dengan isu pelestarian lingkungan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kemacetan di kota-kota besar Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, yang berujung pada tingginya emisi karbon dan memburuknya kualitas udara. Menurut pandangan saya, jika jutaan aparatur negara diinstruksikan untuk bekerja dari rumah secara bergilir satu hari saja, kita secara kolektif sedang melakukan aksi nyata penurunan beban karbon kota. Pengurangan volume kendaraan di jalan raya bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, melainkan soal hak warga negara untuk menghirup udara yang lebih bersih.
Namun, sebagai akademisi, saya juga harus tetap bersikap netral dan kritis. Saya mencermati adanya kekhawatiran publik mengenai penurunan kualitas pelayanan jika birokrat tidak berada di kantor. Kekhawatiran ini bagi saya sangatlah valid. Masukan utama saya kepada pemerintah adalah bahwa WFH tidak boleh menjadi “libur terselubung”. Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada sistem pengawasan kinerja yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur digital, seperti aplikasi pelaporan kinerja harian dan koordinasi daring, sudah benar-benar matang sebelum kebijakan ini diperluas. Tanpa indikator kinerja kunci (KPI) yang jelas, saya khawatir WFH justru akan menciptakan sumbatan baru dalam alur birokrasi yang sudah lama dikritik lamban.
Selain itu, menurut pendapat saya, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek sosiologis dari pegawai itu sendiri. Tidak semua jenis pekerjaan di birokrasi dapat di-WFH-kan. Petugas medis atau aparat keamanan tentu memiliki karakteristik kerja yang berbeda dengan analis kebijakan atau staf administrasi. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kebijakan ini tidak bersifat one size fits all. Fleksibilitas harus dibarengi dengan pemetaan jabatan yang akurat. Dalam kacamata manajemen publik modern, keadilan bukan berarti menyamaratakan semua orang, melainkan memberikan skema yang tepat sesuai dengan beban dan jenis tugas masing-masing.
Saya juga memandang bahwa kebijakan WFH satu hari ini bisa menjadi solusi bagi kesehatan mental pegawai. Lingkungan kerja yang monoton dan kelelahan akibat perjalanan panjang menuju kantor sering kali menurunkan kreativitas birokrat kita. Dengan memberikan ruang satu hari untuk bekerja dalam suasana yang lebih rileks, saya berkeyakinan bahwa motivasi kerja dan produktivitas justru bisa meningkat. Tentu saja, ini memerlukan kedewasaan budaya kerja dari para pegawai. Aparat harus menyadari bahwa bekerja dari rumah menuntut tanggung jawab moral yang lebih tinggi karena pengawasan langsung dari atasan menjadi berkurang.
Dari sisi fiskal, saya melihat adanya potensi penghematan anggaran belanja rutin kantor, seperti penggunaan listrik, air, dan alat tulis kantor, jika kebijakan ini diatur dengan manajemen yang baik. Dana yang dihemat tersebut menurut saya dapat dialokasikan untuk memperkuat keamanan siber atau pelatihan literasi digital bagi para pegawai yang masih gagap teknologi. Ini adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih bermanfaat bagi masa depan birokrasi kita.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa menimbang ulang budaya kerja birokrasi melalui WFH satu hari adalah langkah progresif yang patut diapresiasi, namun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pandangan saya tetap konsisten bahwa kebijakan ini harus diletakkan dalam kerangka besar reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah tidak boleh hanya melihat ini sebagai efisiensi administratif, tetapi sebagai strategi besar untuk menciptakan negara yang lebih lincah (agile) dan ramah lingkungan. Mari kita kawal transisi ini dengan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas, karena pada akhirnya, tolok ukur utama dari kebijakan ini bukanlah seberapa nyaman pegawai bekerja, melainkan seberapa puas masyarakat menerima pelayanan yang diberikan.