Aceh Singkil – Pengucuran dana besar dari pemerintah pusat untuk sektor pendidikan seharusnya menjadi momentum peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar anak bangsa.
Namun, harapan tersebut justru berbalik menjadi tanda tanya besar di UPTD SPF SDN Takal Pasir, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Proyek revitalisasi gedung sekolah yang menyedot anggaran hingga Rp 1,7 miliar kini menuai sorotan tajam akibat dugaan pengerjaan yang asal-asalan serta raibnya sejumlah material aset negara.
Temuan di lapangan memperlihatkan potret pengerjaan fisik yang jauh dari standar kelayakan bangunan bernilai miliaran rupiah. Sejumlah titik krusial pada bangunan tampak mengalami kerusakan dini, mulai dari daun pintu yang terpasang renggang, kaca jendela pecah, dinding retak, hingga atap seng yang bengkok. Kondisi ini diperparah oleh kualitas pengecatan yang diduga menggunakan bahan murah, ditandai dengan lapisan cat yang mulai luntur dalam waktu singkat. Dengan kucuran dana sebesar itu, publik tentu menghadirkan ekspektasi bangunan sekolah yang megah dan kokoh, bukan sebaliknya yang terkesan dikerjakan sekadar gugur kewajiban demi meraup keuntungan sepihak.
Persoalan di sekolah dasar tersebut tidak berhenti pada buruknya mutu fisik bangunan. Penelusuran lebih lanjut turut mengungkap kejanggalan terkait hilangnya material bekas bongkaran gedung lama, seperti kayu, papan, serta kusen pintu dan jendela. Barang-barang tersebut secara hukum berstatus sebagai aset negara yang pergerakannya diatur ketat dan tidak boleh keluar begitu saja dari lingkungan sekolah tanpa mekanisme yang sah. Ketiadaan sisa material bongkaran di lokasi memunculkan kecurigaan kuat bahwa aset publik tersebut telah berpindah tangan secara ilegal kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten.
Di tengah gelombang kritik dan desakan transparansi tersebut, pihak sekolah justru terkesan menutup diri. Pimpinan sekolah yang bersangkutan tidak memberikan respons saat dikonfirmasi, sementara upaya peninjauan langsung ke lokasi berbuah kebuntuan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Keterangan yang diberikan oleh dewan guru pun saling bertentangan, mulai dari alasan melayat hingga urusan kedinasan, yang pada akhirnya memperkuat kesan adanya upaya penghindaran dari pihak pengelola satuan pendidikan.
Situasi ini menuntut langkah tegas dari aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan setempat, untuk segera turun tangan menelusuri aliran dana dan potensi kerugian negara. Revitalisasi sekolah adalah hak dasar peserta didik untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan layak, sehingga setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya harus diusut tuntas demi menjaga integritas dunia pendidikan di daerah. (BM)

















































