JAKARTA | teropongbarat.com — Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2026 tidak sekadar menjadi momentum seremonial bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tahun ini, HANTARU dimanfaatkan untuk memperkuat transformasi pelayanan pertanahan agar semakin dekat, mudah, dan dapat diakses masyarakat.
Salah satu langkah yang kembali dihadirkan adalah Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA+), yang mulai beroperasi kembali di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan kehadiran LARASITA+ merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan pertanahan lebih dekat kepada masyarakat.
“Semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah atau LARASITA+, yang mulai hari ini kembali hadir di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali,” ujar Nusron saat memimpin Upacara Peringatan HANTARU 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Melalui LARASITA+, masyarakat tidak harus selalu datang langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) untuk mendapatkan sejumlah layanan. Program tersebut menyediakan berbagai pelayanan, mulai dari konsultasi pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat, hingga layanan Hak Tanggungan dan Roya.
50 Kantah Masuk Tahap Kedua Transformasi
Transformasi tidak hanya dilakukan pada pola pelayanan kepada masyarakat. Kementerian ATR/BPN juga melakukan perubahan organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah dengan mengubah pendekatan dari sebelumnya berbasis tematik menjadi pendekatan kewilayahan.
Setelah tahap pertama diterapkan pada 10 Kantah, transformasi tersebut kini diperluas. Pada momentum HANTARU 2026, sebanyak 50 Kantah masuk dalam tahap kedua penerapan pendekatan kewilayahan.
Nusron menargetkan transformasi tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh pada seluruh Kantah di Indonesia pada 2027.
“Selanjutnya kita menargetkan seluruh Kantah dapat menerapkan pendekatan kewilayahan pada tahun 2027,” kata Nusron.
Pendekatan kewilayahan tersebut diharapkan membuat pelayanan pertanahan semakin responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Transformasi Tak Cukup dengan Teknologi
Di tengah percepatan digitalisasi pelayanan publik, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa transformasi pertanahan tidak boleh berhenti pada perubahan sistem maupun penggunaan teknologi.
Menurut Nusron, peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
“Perlu saya tegaskan, transformasi layanan tidak cukup hanya dengan perubahan sistem dan teknologi,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi bagian penting dalam agenda transformasi pelayanan pertanahan. Sebab, kemudahan akses layanan harus dibarengi dengan kepastian proses, kualitas pelayanan, serta integritas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
HANTARU 2026 mengusung tema “Transformasi, Melayani Lebih Pasti”. Tema tersebut menjadi penegasan atas arah perubahan pelayanan pertanahan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan semakin mudah dijangkau sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
Melalui LARASITA+, transformasi OTK Kantah, pemanfaatan teknologi, dan penguatan integritas, Kementerian ATR/BPN mendorong agar pelayanan pertanahan tidak hanya semakin modern, tetapi juga semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
(Anton Tin)


















































