Mulai 17 Agustus, ATR/BPN Uji Coba Balik Nama Maksimal 10 Hari di 15 Kantah

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Kamis, 20 Agustus 2026 - 22:51 WIB

40117 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai melakukan langkah besar dalam transformasi pelayanan pertanahan. Mulai 17 Agustus 2026, layanan Peralihan Hak atau balik nama akan diuji coba dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja.

Uji coba tersebut menjadi bagian dari upaya Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, terukur, transparan, dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

“Tanggal 17 Agustus nanti kita akan mulai pilot project di 15 Kantor Pertanahan untuk layanan Peralihan Hak atau balik nama. Targetnya, prosesnya selesai paling lama 10 hari,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (3/8/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Target 10 hari kerja tersebut bukan sekadar memangkas waktu pelayanan, tetapi merupakan hasil pembagian waktu pada setiap tahapan proses.

Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah ditargetkan selesai dalam tiga hari. Setelah itu, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditargetkan selesai dalam dua hari, sedangkan proses administrasi di Kantor Pertanahan diselesaikan paling lama lima hari.

Dengan pembagian tersebut, keseluruhan proses Peralihan Hak ditargetkan rampung maksimal 10 hari kerja.

Setiap Tahapan Akan Dipantau

Menurut Nusron, penerapan batas waktu tersebut juga bertujuan membangun budaya kerja yang lebih terukur dan akuntabel.

Setiap tahapan pelayanan akan dipantau sehingga apabila terjadi keterlambatan, penyebabnya dapat segera diketahui.

“Kalau ada yang terlambat, kita bisa tahu penyebabnya, apakah karena kekurangan petugas atau kendala lainnya. Dengan begitu, solusinya juga bisa segera dilakukan,” jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, persoalan keterlambatan tidak hanya diketahui setelah pelayanan selesai, tetapi dapat diidentifikasi sejak proses berlangsung. Pemerintah pun dapat segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah perbaikan.

Pilot Project di 15 Kantor Pertanahan

Uji coba layanan Peralihan Hak maksimal 10 hari akan berlangsung selama tiga bulan di 15 Kantor Pertanahan yang tersebar di sejumlah daerah.

Kantah yang menjadi lokasi pilot project tersebut meliputi:

1. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;
5. Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
6. Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
7. Kantor Pertanahan Kota Makassar;
8. Kantor Pertanahan Kota Semarang;
9. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
10. Kantor Pertanahan Kota Batam;
11. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang;
12. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
13. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
14. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
15. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Selama masa uji coba, pelaksanaan layanan akan dievaluasi untuk melihat efektivitas pembagian waktu pada setiap tahapan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar sebelum layanan Peralihan Hak maksimal 10 hari diperluas secara bertahap ke Kantor Pertanahan lainnya.

Kebijakan ini sekaligus menandai arah baru pelayanan pertanahan: bukan hanya menyelesaikan permohonan, tetapi memastikan masyarakat memperoleh kepastian kapan layanan tersebut selesai.

Mendampingi Menteri Nusron dalam konferensi pers tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media dan Hubungan Antar Lembaga Bagas Agung Wibowo.(#nton tin).

Berita Terkait

KAPOLRESTA BANYUWANGI BARU MENJABAT, SUDAH MEMBUAT KECEWA RAKYAT
Membangun Generasi Tangguh Melalui Pemantapan dan Serah Terima Jabatan Dewan Penggalang MTs Negeri 3 Sidoarjo
PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI
MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 
Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu
Diduga Abaikan Keterbukaan Informasi Publik, Kades Bulupitu Kecamatan Gondang legi Dipertanyakan: APBDes Tak Terpampang

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:35 WIB

Tepung tawar ambulans Yanpa Yanja, bantuan untuk pelayanan gratis masyarakat Kecamatan Air Putih

Selasa, 17 November 2026 - 08:56 WIB

Polsek Air Putih Amankan Dua Pria Diduga Operator Judi Online di Rumah Sewa Desa Tanah Merah

Selasa, 17 November 2026 - 07:12 WIB

Polres Batu Bara intensifkan patroli malam, antisipasi begal dan kejahatan jalanan

Selasa, 17 November 2026 - 07:05 WIB

Bupati Batu Bara Terima Audiensi Pengurus Lasqi Nusantara Jaya Sumut, Bahas Persiapan Muswil I*

Selasa, 17 November 2026 - 02:59 WIB

Aktivitas ilegal Logging Mulus Tanpa Hambatan, Siapa “Sutradara” di Balik Pembalakan Liar Toba?

Senin, 16 November 2026 - 23:08 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Senin, 16 November 2026 - 21:30 WIB

Peringati HKN ke- 62 Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

Senin, 16 November 2026 - 19:43 WIB

Polres Binjai Laksanakan Operasi Zebra Toba 2026 Selama 14 Hari Kedepan dan Tertibkan Pelanggaran Lalu Lintas

Berita Terbaru