Narasi Penghematan Sebagai Ujian Ketahanan Energi Nasional di Tengah Eskalasi Konflik Global Oleh : Dinda Rosanti Salsa Bela, S.IP,. M.I.P. Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Opini-Teropongbarat.com||
Eskalasi konflik global yang terjadi di belahan dunia lain mulai dari ketegangan di Timur Tengah hingga dinamika politik di Eropa Timur ternyata tidak pernah benar-benar jauh dari meja makan keluarga kita di Indonesia. Sebagai seorang akademisi yang mengamati mata rantai kebijakan publik, tentu saya melihat bahwa dampak paling nyata dari guncangan geopolitik tersebut adalah kerentanan pasokan energi dunia. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah mulai menggulirkan narasi penghematan energi sebagai salah satu strategi bertahan. Namun, bagi saya, narasi penghematan ini bukan sekadar imbauan administratif untuk mematikan lampu atau membatasi BBM melainkan ini adalah ujian sesungguhnya bagi ketahanan energi nasional dan solidaritas kita sebagai warga negara.
Dalam pandangan saya, ketahanan energi sebuah bangsa sering kali diuji justru saat krisis melanda. Ketahanan energi tidak hanya diukur dari seberapa besar cadangan minyak yang kita miliki di perut bumi, tetapi juga dari seberapa efisien sebuah bangsa mengonsumsi energi tersebut (demand-side management). Selama ini, kita mungkin terlalu terlena dengan pola konsumsi yang eksploitatif karena merasa energi adalah komoditas yang murah dan selalu tersedia. Namun, menurut hemat saya, konflik global yang sedang berlangsung saat ini adalah “alarm” keras yang mengingatkan bahwa ketergantungan pada energi fosil yang harganya didikte oleh pasar global adalah kerentanan yang harus segera kita mitigasi.
Saya mencermati bahwa narasi penghematan yang diusung pemerintah sering kali dipandang secara skeptis oleh sebagian masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa imbauan berhemat hanyalah cara negara untuk mengurangi beban subsidi tanpa memberikan solusi alternatif. Menurut pendapat saya, di sinilah letak ujian kepemimpinan publik. Pemerintah tidak boleh hanya meminta rakyat berhemat sementara gaya hidup birokrasi masih menunjukkan pemborosan energi yang mencolok. Konsistensi antara kebijakan dan keteladan adalah kunci. Saya memandang bahwa penghematan harus dimulai dari gedung-gedung pemerintah, kendaraan dinas, dan operasional birokrasi sebagai bentuk sinyal bahwa kita sedang berada dalam perahu yang sama menghadapi badai krisis global.
Lebih lanjut, dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, narasi penghematan ini berkaitan erat dengan konsep Civilian Resilience atau ketahanan sipil. Menurut pandangan saya, mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku konsumsi energi adalah salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan yang paling nyata di era modern. Ketika kita secara sadar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau mengoptimalkan energi di rumah tangga, kita sebenarnya sedang membantu negara memperpanjang napas fiskal untuk sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, saya juga ingin menekankan bahwa narasi ini harus dibarengi dengan transparansi data. Publik perlu tahu seberapa kritis kondisi energi kita agar mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berpartisipasi dalam skema penghematan tersebut.
Dalam kacamata akademis, saya juga melihat bahwa krisis ini sebenarnya adalah peluang emas untuk mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Saya berkeyakinan bahwa penghematan energi fosil saat ini seharusnya menjadi jembatan menuju kemandirian energi masa depan. Jika pemerintah mampu mengelola narasi penghematan ini dengan baik, masyarakat akan lebih terbuka terhadap adopsi teknologi hijau, seperti kendaraan listrik atau panel surya mandiri. Menurut saya, kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan yang mampu mengubah krisis menjadi katalisator perubahan budaya. Kita tidak ingin berhemat hanya karena takut harga BBM naik, tapi kita berhemat karena sadar bahwa efisiensi energi adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan bangsa.
Namun, saya tetap ingin memberikan catatan kritis yang netral. Pemerintah harus waspada agar kebijakan penghematan ini tidak justru memukul daya beli masyarakat kecil atau menghambat produktivitas UMKM yang sangat bergantung pada energi murah. Masukan utama saya adalah perlunya skema subsidi yang jauh lebih tepat sasaran. Dalam pandangan saya, keadilan energi adalah pilar penting dari ketahanan nasional. Jangan sampai narasi penghematan ini menjadi beban tambahan bagi mereka yang sudah hidup dalam keterbatasan, sementara industri-industri besar masih menikmati insentif energi tanpa kewajiban efisiensi yang ketat. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi energi adalah seni memerintah yang sedang diuji saat ini.
Selain itu, kolaborasi internasional dalam diplomasi energi juga harus diperkuat. Indonesia sebagai pemain penting di kawasan Asia Tenggara memiliki posisi tawar untuk mendorong stabilitas harga energi regional. Di tingkat domestik, penguatan riset-riset di perguruan tinggi mengenai efisiensi energi harus didorong lebih masif. Sebagai dosen, saya merasa kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan basis saintifik bagi narasi penghematan ini, agar ia tidak berhenti sebagai slogan politik semata, melainkan menjadi gerakan sosial yang berbasis data.
Sebagai penutup, saya memandang bahwa narasi penghematan energi di tengah eskalasi konflik global adalah ujian kedewasaan kita sebagai bangsa. Ini bukan hanya soal angka-angka di neraca perdagangan atau kuota subsidi di APBN, melainkan soal karakter kita dalam menghadapi tekanan eksternal. Pandangan saya, ketahanan energi yang sejati lahir dari paduan antara kebijakan negara yang visioner dan kesadaran masyarakat yang partisipatif. Mari kita lihat tantangan ini sebagai momentum untuk menata ulang cara kita berinteraksi dengan energi. Dengan berhemat hari ini, kita sebenarnya sedang berinvestasi untuk keamanan dan kedaulatan anak cucu kita di masa depan yang penuh ketidakpastian.