PALANGKA RAYA – Rencana strategis pembenahan infrastruktur transportasi di Kabupaten Seruyan terus mendapat sorotan serius setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan akan segera menganggarkan dana tambahan untuk pembangunan ruas jalan Kuala Pembuang menuju Pelabuhan Segintung. Kepastian ini disampaikan menyusul Rapat Kerja yang dihadiri oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat pada Kamis, 10 Juli 2026 lalu.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, mengonfirmasi bahwa dana sebesar Rp 7,5 miliar telah dialokasikan khusus untuk melanjutkan penanganan jalan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Proses administratif proyek diketahui telah tuntas dan masuk tahap pengumuman lelang sehingga pekerjaan fisik di lapangan diprediksi bisa segera dijalankan tanpa perlu menunggu lama. Pengadaan uang tersebut mencerminkan komitmen daerah dalam menuntaskan titik kemacetan dan kerusakan infrastruktur yang selama ini menghambat konektivitas antara pelabuhan dengan pusat kota Kuala Pembuang.
Lebih jauh dalam keterangannya, Abdull menjelaskan bahwa pihaknya tidak sekadar menunggu laporan tertulis, namun telah melakukan verifikasi langsung melalui kunjungan lapangan ke lokasi ruas jalan bermasalah. Hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jalan sangat kritis dan mendesak untuk diperbaiki mengingat fungsinya sebagai jalur utama distribusi barang dari Pelabuhan Segintung ke berbagai wilayah di Seruyan. Tanpa perbaikan akses yang memadai, efisiensi pengiriman komoditas daerah dinilai akan terganggu, yang akhirnya berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya tegaskan, anggarannya sebesar Rp tujuh koma lima miliar dan akan segera direalisasikan karena proses lelang sudah berjalan. Ini adalah prioritas bagi kami,” tegas Hafid menegaskan keseriusan timnya dalam memantau progres investasi publik tersebut. Ia menyoroti bahwa jalan ini bukan sekadar arteri lokal, melainkan pintu gerbang utama bagi mobilitas masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas perdagangan dan logistik dari pelabuhan menuju sentra keramaian kota.
Namun, di tengah antusiasme terhadap percepatan proyek, Komisi IV DPRD Kalteng juga menyampaikan catatan kritis kepada pihak kontraktor pelaksana terkait manajemen lokasi kerja. Berdasarkan temuan di lapangan saat kunjungan sebelumnya, ditemukan sejumlah keluhan dari warga akibat penumpukan material konstruksi yang dibiarkan menutupi badan jalan. Kondisi ini dinilai meresahkan pengguna jalan lain dan berpotensi memicu konflik sosial serta kemacetan jika tidak diatur dengan disiplin tinggi saat pengerjaan dimulai.
Hafid meminta agar pihak pelaksana proyek menempatkan material secara tertib dan tidak sembarangan memenuhi area lalu lintas yang masih berfungsi. Hal ini demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga meskipun berada di zona konstruksi. Ia mengingatkan bahwa kewajiban kontraktor bukan hanya menyelesaikan fisik jalan, tetapi juga meminimalisir gangguan terhadap hak publik selama periode pembangunan berlangsung. “Karena masyarakat ada yang mengeluhkan tumpukan material yang menutupi akses jalan. Kami minta itu menjadi perhatian kontraktor agar tidak mengganggu aktivitas warga,” sambungnya.
Meskipun anggaran telah disepakati, realisasi di lapangan menghadapi tantangan riil terkait besarnya biaya versus kemampuan fiskal daerah. Hafid mengakui bahwa Rp 7,5 miliar tidak cukup untuk menyelesaikan total kerusakan di seluruh ruas jalan tersebut sekaligus. Karena status kewenangan merupakan ranah pemerintah provinsi, maka penyelesaian jalan tersebut akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan dana di tahun-tahun berikutnya. Kebijakan分期 atau bertahap ini dianggap langkah realistis agar tidak memberatkan kas daerah secara mendadak namun tetap menjaga kontinuitas pelayanan jalan.
Di sisi lain, pembicaraan soal pembangunan jalan ini tidak terlepas dari optimisme terhadap potensi Pelabuhan Segintung. Kepala daerah maupun DPRD menilai fasilitas pelabuhan yang sudah memiliki sarana prasarana memadai harus dibarengi dengan dukungan infrastruktur darat yang representatif. Investasi besar yang masuk ke pelabuhan dinilai tidak akan maksimal dampaknya jika jalan penghubungnya masih terkatung-katung atau rusak parah. Dengan demikian, konektivitas yang kuat menjadi kunci untuk membuka akses pasar lebih luas bagi produk-produk unggulan Kabupaten Seruyan.
Ia menekankan bahwa sinergi antara perbaikan akses darat dan optimalisasi operasional pelabuhan adalah formula wajib bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Kehadiran jalan yang baik diharapkan mampu memangkas biaya logistik dan mempersingkat waktu tempuh, yang pada akhirnya merangsang roda perekonomian daerah. Meskipun belum seluruhnya selesai dalam satu putaran anggaran, komitmen Pemprov Kalteng untuk menjadikan akses Pelabuhan Segintung sebagai program prioritas tetap menjadi jaminan bagi masyarakat. Langkah percepatan ini diharapkan mampu menjawab harapan warga Seruyan yang menginginkan infrastruktur jalan layak sebagai pendukung utama kemajuan daerah mereka (Sofian)
