SAMPANG _ TEROPONG BARAT _ Permasalahan antara masyarakat nelayan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Sampang, Madura dan Perusahaan migas asal Malaysia, Petronas Carigali, tidak mendapatkan titik temu, dimana malah menambah geram para masyarakat nelayan setempat.
Pasalnya,hingga saat ini, perusahaan migas belum ada itikad baik untuk mengganti rugi atas kerusakan rumpon milik para nelayan di perairan Pantai Utara (Pantura) Madura yang terdampak eksplorasi 3D Seismik Migas, yang hampir setahun tidak ada kejelasan, dengan berbagai dalih dari pihak Petronas, sampai melibatkan Bupati Sampang.
Dilansir dari beberapa media massa (tNews.co.id) Petronas mengaku telah menyelesaikan kewajiban pembayaran melalui pihak ketiga, yakni PT Elnusa. Bahkan, dalam pernyataan terakhir, Manager Petronas,Erik Yoga, yang justru mengarahkan nelayan dan aktivis agar menyampaikan keluhan mereka kepada Bupati Sampang. Sikap ini memicu kemarahan berbagai pihak yang menilai Petronas cuci tangan atas kerugian yang ditanggung rakyat pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan kejadian ini, mendapatkan perhatian khusus dari Ketua Klebun Pantura Sampang, Moch Wijdan yang akrab di kenal dengan sebutan Bun Wid ini, mengaku, dirinya hampir setiap hari, mendapatkan keluhan dari para tokoh nelayan yang ada di 3 (tiga) kecamatan di wilayah Kabupaten Sampang, serta dari Kecamatan lain di luar wilayah kabupaten Sampang , seperti Kecamatan Batumarmar dan Pasian, Pamekasan.
Menanggapi hal ini, Bun Wid dengan tegas meminta, Petronas segera membayar ganti rugi rumpon nelayan dan berpesan, agar tidak mempermainkan masyarakat kecil. Sebab, dirinya sering didatangi tokoh-tokoh nelayan yang mengeluh karena sudah hampir satu tahun rumpon mereka rusak dan tak kunjung diganti. Rabu (30/07/2025).
Terkait adanya keterlibatan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Bun Wid menanggapinya dengan bijaksana, bahwa tidak yakin adanya keterlibatan bupati sampang, dimana dirinya menilai Bupati akan pasti membela rakyatnya. Akan tetapi, tidak masuk akal jika sekelas Petronas sebagai perusahaan besar tidak mampu membayar itu. Dirinya menyoroti Kemungkinan adanya dugaan kuat permainan oknum di balik lambannya ganti rugi rumpon nelayan tersebut.
Jika dugaan itu benar, Kades muda ini serta selaku Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), tidak akan tinggal diam. Ia akan menelusuri ke mana sebenarnya aliran dana ganti rugi tersebut bermuara, dan siapa saja yang harus bertanggung jawab.
“Saya berjanji akan menyelidiki ke mana larinya dana ganti rugi itu. Jika memang terbukti digelapkan, maka Petronas wajib membayar kembali. Dan bila mereka tetap menolak, saya tidak akan ragu untuk berdiri bersama rakyat dan mendukung pengusiran Petronas dari Pulau Madura,” pungkasnya dengan nada lantang.
