STABAT,Teropong Barat.com – Keraguan puluhan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, terkait kepastian masa jabatan akhirnya mendapat titik terang usai menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Langkat, Jumat (31/7/2026).
Audiensi para Kepling yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Kepling se-Kecamatan Stabat tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-Angin, di ruang kerjanya. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Langkat, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Camat Stabat, serta para lurah se-Kecamatan Stabat.
Dalam pertemuan itu, para Kepling mengapresiasi pimpinan DPRD yang telah memfasilitasi dialog ini. Mereka mempertanyakan kejelasan aturan masa jabatan Kepling—apakah dibatasi maksimal dua periode atau tiga periode.
Keraguan ini bermula dari penafsiran Pasal 8 Peraturan Bupati (Perbup) Langkat Nomor 45 Tahun 2020. Aturan tersebut menyatakan bahwa masa jabatan Kepling berlaku selama lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk dua kali masa jabatan.
Camat Stabat, Bambang Eko Winarno, menyampaikan bahwa kepastian hukum ini penting sebagai dasar penyusunan anggaran honorarium Kepling sekaligus bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat, Alimat Tarigan, menegaskan bahwa berdasarkan Perbup Nomor 45 Tahun 2020, Kepling secara keseluruhan dapat menjabat hingga tiga periode (1 periode awal + 2 kali pengangkatan kembali).
“Tidak ada batasan usia bagi Kepling, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Alimat.
Selain persoalan regulasi, para Kepling juga memanfaatkan momen ini untuk menyuarakan aspirasi kenaikan honorarium. Mereka menilai beban tugas sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat semakin meningkat sehingga layak mendapat penyesuaian dari pemerintah daerah.
Aspirasi senada disampaikan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kwala Bingai, M. Sejari. Ia berharap LPMK dapat lebih diberdayakan dalam koordinasi pembangunan tingkat kelurahan dan mengusulkan adanya alokasi honorarium bagi pengurus LPMK.
Menutup audiensi, Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-Angin, mengimbau seluruh Kepling untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kepling adalah garda terdepan pemerintahan di tingkat kelurahan. Kami juga meminta para lurah untuk terus memberikan pembinaan dan pendampingan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” tutur Sribana.
Pewarta: Lufti

















































