Polres Takalar Tidak Profesional Dalam Penerapan UU. Pers 

Redaksi laikang jaya grup

- Redaksi

Senin, 6 Oktober 2025 - 21:22 WIB

40111 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Takalar – teropongbarat.com | Dugaan ketidakprofesionalan penyidik Polres Takalar dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap laporan wartawan Media Armada, Wahid Dg Rani, kini menuai sorotan publik. Kasus ini menjadi perhatian karena dinilai mencerminkan lemahnya pemahaman aparat terhadap regulasi perlindungan profesi jurnalis.

 

Peristiwa bermula saat Wahid Dg Rani menjalankan tugas peliputan proyek pengerukan saluran air tersier di Lingkungan Tana-Tana, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, pada Minggu (28/9/2025). Saat melakukan tugas jurnalistiknya, terjadi insiden ketika sepeda motor milik Arif Dg Jowa melaju dan menabrak motor milik Wahid yang tengah terparkir, mengakibatkan kerusakan pada bagian depan kendaraan pribadinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Namun, dalam proses pelaporan di Polres Takalar, penyidik justru menyoroti sertifikasi wartawan dari Dewan Pers sebagai syarat agar pasal-pasal dalam Undang-Undang Pers dapat diterapkan. Pandangan ini dinilai keliru, sebab Dewan Pers tidak memiliki kewenangan menerbitkan legalitas individu wartawan. Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan dalam menjalankan profesinya berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa syarat administratif dari Dewan Pers.

 

Lebih lanjut, Pasal 15 UU Pers menegaskan bahwa kewenangan Dewan Pers terbatas pada verifikasi perusahaan pers, penyelesaian sengketa pemberitaan, dan penegakan kode etik jurnalistik. Hal ini juga dipertegas dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan B/2/II/2017, yang menyebutkan bahwa koordinasi antara Polri dan Dewan Pers hanya dilakukan jika perkara menyangkut produk jurnalistik atau sengketa pemberitaan, bukan pidana umum seperti penganiayaan atau pengrusakan.

 

Dalam konteks ini, pernyataan penyidik Polres Takalar, IPDA Syarifuddin, melalui sambungan telepon WhatsApp yang menyebutkan, “kalau mau diterapkan harus dilengkapi sertifikasinya,” dianggap menyimpang dari regulasi perlindungan jurnalis. Sebab secara hukum, identitas dan legalitas wartawan dibuktikan melalui surat tugas, kartu pers, dan pengesahan dari redaksi media tempat ia bekerja, bukan dari Dewan Pers.

Berita Terkait

Syaiful Syafri ; Reuni 50 Tahun Alumni SMAN Binjai Angkatan 76 Memgingat Sejarah Pendidikan
Kapolres Batu Bara Pimpin Strong Point, Bagikan Helm Gratis kepada Pengendara di Lima Puluh
Polres Batu Bara dan Polsek jajaran intensifkan patroli KRYD, jaga situasi kamtibmas tetap kondusif
Polres Batu Bara amankan ibadah KKR Oikumene umat Kristen se-Kabupaten Batu Bara
BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar
Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak
Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 10:34 WIB

Kasdim 0116/Nagan Raya yang mewakili Dandim Hadiri Apel Gabungan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026

Rabu, 18 November 2026 - 08:50 WIB

Babinsa Koramil 05 Darul Makmur Dampingi Pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 08:48 WIB

Babinsa Pos Ramil Tripa Makmur Komsos dengan warga Desa binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:43 WIB

Komsos Dengan Pemuda di Desa Binaannya,ini peaan Babinsa 06 Kuala Pesisir

Rabu, 18 November 2026 - 08:40 WIB

Babinsa Koramil 01/Kuala Dampingi Pengantaran MBG ke Sekolah-Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 08:38 WIB

Terjalin Hubungan Baik, Babinsa Koramil 04 Beutong Laksanakan Komunikasi sosial Dengan Warga Binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:34 WIB

Babinsa Dampingi Penerimaan Perlengkapan KDKMP Desa Bonto Majannang, Dukung Kesiapan Operasional Koperasi

Selasa, 17 November 2026 - 18:07 WIB

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.

Berita Terbaru