Puluhan Miliar Anggaran Pendidikan Dipertanyakan! Uji Petik Temukan Indikasi Pengurangan Ketebalan Seng Spandek, Plt Kadisdik dan Kabid Dikdas Belum Berikan Penjelasan Substantif
ACEH SINGKIL, TEROPONGBARAT.COM – Pelaksanaan pembangunan revitalisasi dan kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2026 di sejumlah sekolah Kabupaten Aceh Singkil mulai menuai sorotan serius. Puluhan miliar rupiah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah kini dipertanyakan menyusul munculnya indikasi ketidaksesuaian spesifikasi material bangunan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan tersebut mencuat setelah awak media bersama LSM Suara Putra Aceh melakukan investigasi lapangan dan uji petik terhadap ketebalan material atap seng spandek pada sejumlah sekolah penerima program.
Hasil pengukuran awal menunjukkan adanya indikasi perbedaan ketebalan material yang terpasang dengan spesifikasi 0,35 milimeter sebagaimana tercantum dalam dokumen yang menjadi acuan penelusuran.
Dari sejumlah sampel yang diperiksa, ketebalan seng spandek ditemukan bervariasi, mulai sekitar 0,24 mm hingga 0,28 mm.
Apabila hasil pengukuran tersebut nantinya dikonfirmasi melalui pemeriksaan teknis independen, terdapat selisih sekitar 0,07–0,11 mm dari spesifikasi yang dipersyaratkan.
Perbedaan ini bukan persoalan administratif semata. Ketebalan material berkaitan langsung dengan mutu, daya tahan, dan kualitas konstruksi bangunan sekolah.
DIDUGA ADA PENGURANGAN SPESIFIKASI, APH JANGAN TUTUP MATA
Temuan awal tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai proses pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan teknis, hingga pemeriksaan hasil pembangunan.
Jika benar material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, persoalan ini harus ditelusuri secara menyeluruh. Mulai dari penyedia material, pelaksana kegiatan, konsultan pengawas, hingga pejabat yang memiliki kewenangan menerima hasil pekerjaan.
LSM Suara Putra Aceh meminta aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, segera melakukan penyelidikan awal tanpa harus menunggu bangunan mengalami kerusakan.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan spesifikasi, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian pembayaran, atau indikasi kerugian keuangan negara.
Sebab, apabila material dengan spesifikasi lebih rendah dibayarkan berdasarkan spesifikasi yang lebih tinggi, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila terbukti melalui audit dan pemeriksaan yang berwenang.
PLT KADIS PENDIDIKAN DAN KABID DIKDAS BELUM MEMBERIKAN PENJELASAN SUBSTANTIF
Tidak hanya pihak sekolah, upaya konfirmasi juga telah diarahkan kepada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil yang dikonfirmasi terkait temuan dugaan pengurangan spesifikasi material bangunan revitalisasi pendidikan di sejumlah sekolah belum memberikan tanggapan maupun penjelasan substantif atas persoalan tersebut.
Hal serupa juga terjadi ketika Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) dikonfirmasi mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan revitalisasi pendidikan di lingkungan sekolah Kabupaten Aceh Singkil.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan substantif yang menjawab persoalan tersebut.
Sikap belum adanya penjelasan dari pejabat teknis yang membidangi pendidikan dasar tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sekolah.
Padahal, Dinas Pendidikan memiliki posisi strategis dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan penggunaan anggaran.
DUA KEPALA SEKOLAH BELUM MENJAWAB KONFIRMASI
Upaya konfirmasi juga telah beberapa kali dilakukan awak media kepada Kepala SDN Ujung Bawang dan Kepala SDN Gosong Telaga Barat terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material dalam kegiatan revitalisasi dan DOKA Tahun Anggaran 2026.
Namun, hingga berita ini disusun, kedua kepala sekolah tersebut belum memberikan jawaban maupun penjelasan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan.
Belum adanya tanggapan dari pihak sekolah maupun pejabat terkait semakin memperkuat pentingnya pemeriksaan secara terbuka dan objektif terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Publik berhak mengetahui apakah material yang digunakan benar-benar sesuai dengan kontrak atau terdapat pengurangan spesifikasi yang berpotensi memengaruhi kualitas bangunan dan pertanggungjawaban anggaran.
Meski demikian, tidak adanya jawaban dari pihak sekolah maupun dinas bukan merupakan bukti terjadinya tindak pidana korupsi. Klarifikasi dan pemeriksaan dokumen tetap diperlukan untuk memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.
APH DIMINTA PERIKSA RAB, KONTRAK HINGGA PHO
Untuk mengungkap persoalan ini secara objektif, APH diminta tidak hanya melakukan pemeriksaan visual terhadap bangunan, tetapi juga menelusuri seluruh dokumen administrasi dan teknis pekerjaan.
Di antaranya:
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis.
2. Dokumen kontrak serta pengadaan material.
3. Bukti pembelian dan distribusi material.
4. Laporan konsultan pengawas.
5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO).
6. Dokumen pembayaran dan pencairan anggaran.
7. Hasil pengujian teknis terhadap material yang terpasang.
Pengukuran ulang ketebalan seng spandek juga perlu dilakukan menggunakan alat ukur terkalibrasi dengan metode pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut penting agar tidak terjadi kesimpulan prematur sekaligus memastikan apakah material yang digunakan benar-benar memenuhi spesifikasi kontrak.
JANGAN SAMPAI ANGGARAN PENDIDIKAN MENJADI LADANG PENYIMPANGAN
Program revitalisasi dan DOKA sejatinya merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang layak.
Namun, tujuan mulia tersebut akan kehilangan makna apabila pelaksanaannya justru menyisakan persoalan mutu konstruksi dan dugaan pengurangan spesifikasi material.
Puluhan miliar rupiah anggaran pendidikan bukanlah uang tanpa pertanggungjawaban. Setiap rupiah harus menghasilkan bangunan yang berkualitas, sesuai spesifikasi, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik.
Jangan sampai bangunan sekolah terlihat megah dari luar, tetapi kualitas material yang digunakan justru menyimpan persoalan.
APH diminta bergerak sejak dini. Jangan menunggu laporan kerusakan bangunan atau munculnya persoalan hukum baru kemudian melakukan pemeriksaan.
CATATAN REDAKSI:
Redaksi menegaskan bahwa seluruh temuan dalam pemberitaan ini merupakan indikasi awal yang masih membutuhkan verifikasi teknis dan pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan mark-up maupun penyimpangan anggaran belum dapat dinyatakan terbukti sebelum adanya hasil pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil, Kabid Dikdas, kepala sekolah, penyedia, pelaksana kegiatan, konsultan pengawas, serta seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Anton Steven Tin). **.
