Hasil Labfor Ungkap Spurious Signature, Berkas Dikembalikan Jaksa, Warga Pertanyakan Arah Penyidikan.
SUBULUSSALAM, TEROPONGBARAT.COM – Sebuah tanda tangan bisa menjadi pintu masuk menuju kebenaran. Namun, ketika tanda tangan itu dinyatakan sebagai spurious signature oleh Laboratorium Forensik, justru muncul pertanyaan baru: siapa yang membuatnya, siapa yang menggunakannya, dan siapa yang menikmati hasilnya?
Itulah simpul persoalan dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 205 Tahun 2012 di Kampong Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbulan-bulan laporan Sujoko dan kawan-kawan, warga transmigrasi Lae Saga, bergulir di Polres Subulussalam. Namun, berdasarkan perkembangan terakhir yang tertuang dalam SP2HP tertanggal 2 September 2026, belum ada penetapan tersangka yang disampaikan kepada pelapor.
Padahal, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memberikan petunjuk penting.
Dalam SP2HP Nomor SP2HP/125/IX/Res.1.9./2026/Sat Reskrim disebutkan bahwa tanda tangan atas nama Sujoko pada AJB Nomor 205/2012 merupakan spurious signature atau tanda tangan karangan. Bentuk umumnya dinyatakan berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding milik Sujoko.
Hasil itu bukanlah vonis terhadap seseorang. Namun, ia semestinya menjadi pintu untuk menelusuri siapa yang berada di balik lahirnya dokumen tersebut.
JANGAN SAMPAI PENYIDIKAN MENGEJAR ROH TERSANGKA
Di tengah proses penyidikan, muncul kekhawatiran warga mengenai arah keterangan yang seolah-olah menempatkan almarhum Juwadi, mantan Kepala Kampong Lae Saga, sebagai figur sentral dalam persoalan dokumen jual beli atau ganti rugi tanah.
Persoalannya, bagaimana sebuah perkara dapat dituntaskan jika seluruh perhatian justru tertuju kepada seseorang yang telah meninggal dunia?
Kematian seseorang memang mengakhiri kemungkinan pertanggungjawaban pidananya melalui proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tetapi, kematian tidak menghapus jejak dokumen, transaksi, saksi, maupun pihak lain yang mungkin mengetahui proses pembuatannya.
Di sinilah ketelitian penyidik diuji.
Siapa yang menyiapkan dokumen? Siapa yang menginisiasi transaksi? Siapa yang menghadirkan para pihak? Siapa yang mengetahui persoalan tanda tangan tersebut? Dan siapa yang kemudian memperoleh manfaat?
Jangan sampai penyidikan terjebak mengejar bayangan, sementara jejak orang-orang yang masih hidup justru luput dari penelusuran.
Ini bukan tuduhan kepada pihak tertentu, melainkan pertanyaan mendasar agar perkara tidak kehilangan substansi.
BERKAS DIKEMBALIKAN JAKSA, PENYIDIKAN BELUM TUNTAS
Persoalan semakin panjang setelah Kejaksaan Negeri Subulussalam menyampaikan bahwa berkas perkara telah dikembalikan kepada penyidik Polres Subulussalam karena dinilai belum lengkap.
Artinya, hasil pemeriksaan forensik belum cukup untuk membawa perkara menuju tahap penuntutan. Masih ada pekerjaan pembuktian yang harus diselesaikan.
Dalam SP2HP yang sama, penyidik menyebut telah memanggil dan memeriksa Notaris/PPAT Surya Darma, pihak yang membuat AJB Nomor 205/2012.
Pemeriksaan tersebut penting untuk mengurai proses penerbitan akta, mulai dari kehadiran para pihak, identitas penjual dan pembeli, dokumen pendukung hingga prosedur pembuatan akta.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran awak media, warga meminta penyidik mendalami sejumlah nama berinisial TS, RH, NG, dan HP yang disebut memiliki keterkaitan dengan rangkaian persoalan tanah tersebut.
Warga mempertanyakan apakah seluruh pihak yang mengetahui proses transaksi telah diperiksa.
Namun, keterlibatan maupun status hukum nama-nama tersebut belum dapat disimpulkan. Semuanya membutuhkan klarifikasi dan pembuktian melalui proses penyidikan.
DARI SELEMBAR AJB MENUJU BAYANG-BAYANG LAHAN 150 HEKTARE
Persoalan ini juga memunculkan kekhawatiran lebih luas mengenai riwayat penguasaan tanah transmigrasi di Lae Saga.
Dalam penelusuran warga, muncul dugaan persoalan pertanahan yang berkaitan dengan penguasaan lahan perkebunan sawit sekitar 150 hektare serta sejumlah dokumen jual beli yang dipersoalkan.
Sebagian warga bahkan mengaitkannya dengan dugaan praktik mafia tanah.
Namun, hubungan antara dugaan penguasaan lahan tersebut dan AJB Nomor 205/2012 masih harus dibuktikan. Tidak tepat menyimpulkan seluruh lahan itu sebagai objek pemalsuan hanya berdasarkan satu perkara AJB.
Meski demikian, penyidik patut menelusuri apabila terdapat keterkaitan dokumen, transaksi, dan perubahan penguasaan lahan.
Sebab, di balik selembar akta bisa tersimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar goresan tanda tangan: hak kepemilikan, sejarah tanah, dan kepentingan ekonomi masyarakat.
LBH SADA KATA TEMPUH JALUR ETIK
Selain proses pidana, LBH Sada Kata disebut telah melaporkan PPAT Surya Darma kepada organ pengawas atau dewan etik profesi yang berwenang.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan dalam pelaksanaan tugas dan proses pembuatan akta yang dipersoalkan.
Jalur etik ini merupakan proses tersendiri dan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
Warga berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif untuk memastikan apakah prosedur dan kewajiban profesi telah dijalankan sebagaimana mestinya.
UJIAN PROFESIONALITAS PENYIDIK
Dalam SP2HP tertanggal 2 September 2026, penyidik menyatakan masih melakukan pendalaman dan akan memanggil saksi-saksi lainnya. Surat tersebut juga mencantumkan Surat Perintah Penyidikan Tambahan pada tanggal yang sama.
Kini, pekerjaan rumah penyidik bukan sekadar membuktikan bahwa tanda tangan tersebut bukan milik Sujoko. Lebih jauh, penyidik perlu mengurai proses lahirnya AJB, menelusuri pihak yang menggunakan dokumen, mendalami keterangan para saksi, serta memenuhi petunjuk jaksa.
Sujoko dan kawan-kawan menunggu kepastian. Mereka tidak hanya ingin mengetahui keaslian tanda tangan, tetapi juga siapa yang harus bertanggung jawab apabila pemalsuan terbukti.
Pada akhirnya, hukum tidak boleh berhenti pada selembar dokumen. Ia harus mampu menembus lapisan cerita, membuka jejak transaksi, dan mengungkap fakta berdasarkan alat bukti.
Jangan sampai penyidikan terlalu lama mengejar roh tersangka, sementara kebenaran justru terkubur bersama hak-hak warga.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi pelapor, dokumen SP2HP, dan penelusuran awak media. Dugaan keterlibatan pihak tertentu serta dugaan praktik mafia tanah masih memerlukan pembuktian. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Subulussalam, Kejaksaan Negeri Subulussalam, PPAT Surya Darma, serta seluruh pihak yang disebut atau berkepentingan dalam perkara ini. (**)
