Nagan Raya, teropongbarat.co. Dugaan adanya “direktur bayangan” di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda (RSUD SIM) Nagan Raya mulai mencuat ke publik. Informasi ini terungkap berdasarkan sumber internal rumah sakit yang mengaku resah dengan kondisi manajemen yang berjalan tidak semestinya.
Secara resmi, jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD SIM dipegang oleh Dr. Muhammad Ikbal, sesuai dengan SK Bupati Nagan Raya. Namun, di lapangan berhembus kabar adanya intervensi kuat dari Ketua MKGR Nagan Raya, T. Jamaluddin, S.Sos, yang sebenarnya hanya berposisi sebagai anggota dewan pengawas rumah sakit.
Sejumlah pegawai menyebut, Jamaluddin kerap bertindak layaknya pimpinan tertinggi rumah sakit, bahkan disebut-sebut mengeluarkan instruksi langsung kepada staf maupun dokter spesialis. “Apapun kegiatan rumah sakit, termasuk hal teknis maupun non-teknis, harus dilaporkan ke beliau (Ketua MKGR). Bahkan urusan keuangan pun diminta agar dilaporkan,” ungkap seorang pegawai RSUD SIM yang meminta namanya dirahasiakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan internal. Sebagian besar pegawai menilai bahwa tata kelola rumah sakit menjadi rancu, sebab peran direktur definitif seolah tereduksi oleh adanya “bayang-bayang direktur” yang tidak jelas dasar kewenangannya.
“Seharusnya kami berkoordinasi langsung dengan Direktur resmi, Dr. Ikbal. Tapi sekarang, kami malah diarahkan untuk juga melapor ke Ketua MKGR. Ini janggal dan aneh. Fungsi pengawasan dan eksekusi sudah bercampur,” tambah seorang perawat RSUD SIM dengan nada kecewa.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius terkait integritas pengelolaan RSUD SIM sebagai rumah sakit rujukan utama di Nagan Raya. Apalagi, peran dewan pengawas semestinya terbatas pada pengawasan, bukan masuk ke ranah teknis operasional maupun pengelolaan keuangan.
Masyarakat berharap, kondisi ini segera menjadi perhatian Bupati terpilih, Dr. Teuku Raja Keumangan, SH., MH., agar tata kelola rumah sakit tidak semakin amburadul. “Jangan sampai rumah sakit jadi ajang tarik-menarik kepentingan politik. Yang dikorbankan nanti adalah pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkas seorang sumber internal.()
