Dipimpin Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, tim Satgas PRR melakukan monitoring dan evaluasi selama tiga hari, 16–18 Oktober 2026, sekaligus meninjau langsung perkembangan pemulihan pascabencana di sejumlah kecamatan.
PAKPAK BHARAT, Teropong Barat.com — Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumut-Aceh melaksanakan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, selama tiga hari, mulai 16 hingga 18 Oktober 2026.
Kedatangan tim yang dipimpin Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P., didampingi Kepala Data Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, disambut langsung oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor bersama Wakil Bupati H. Mutsyuhito Solin, Dr., M.Pd., di ruang rapat Bale Sada Arih, Kantor Bupati Pakpak Bharat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan penanganan pascabencana, memperbarui data pemulihan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
Bupati Tekankan Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam sambutannya, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan apresiasi atas kehadiran Satgas PRR Sumut-Aceh. Menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana alam.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Pakpak Bharat, kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh tim Satgas yang hadir hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan wujud nyata sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana alam beberapa waktu lalu,” ujar Franc.
Ia menjelaskan, respons cepat dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Upaya pemulihan juga mencakup perbaikan rumah ibadah, rumah penduduk, serta pemulihan aktivitas perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.
Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan pascabencana agar proses pemulihan dapat berjalan secara efektif.
Satgas PRR Apresiasi Progres Pemulihan di Pakpak Bharat
Sementara itu, Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR Pascabencana Sumut-Aceh, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menangani dampak bencana alam.
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan awal, perkembangan pemulihan di Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan progres yang cukup baik. Meski demikian, pemutakhiran data tetap diperlukan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan kepada Presiden.
“Kami melihat progresnya cukup baik. Nanti akan kita sesuaikan untuk langkah selanjutnya. Kami juga ingin memperbarui data sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada Bapak Presiden,” kata Fadjar.
Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi juga menjadi kesempatan bagi Satgas PRR untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus mencari solusi bersama pemerintah daerah apabila masih terdapat hambatan dalam proses pemulihan.
Seluruh 13 Indikator Pemulihan Masuk Kategori Hijau
Dalam pemaparannya, Fadjar mengungkapkan bahwa berdasarkan indikator pemulihan yang digunakan dalam evaluasi, Kabupaten Pakpak Bharat telah masuk kategori hijau pada seluruh 13 indikator.
Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan penanganan pascabencana di daerah itu. Namun, ia menjelaskan bahwa bantuan bagi korban yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang masih belum dicairkan.
Menurut Fadjar, kendala pencairan anggaran tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat, tetapi juga di wilayah lainnya.
“Alhamdulillah, dari 13 indikator pemulihan, Pakpak Bharat sudah masuk kategori hijau. Dukungan bagi korban yang rumahnya rusak berat atau hilang memang belum cair anggarannya. Itu bukan hanya Kabupaten Pakpak Bharat, melainkan seluruh wilayah,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu terus dikoordinasikan agar proses pemulihan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Kondisi Jalan Penghubung Pagindar–Aceh Turut Menjadi Perhatian
Selain mengevaluasi perkembangan pemulihan di Kabupaten Pakpak Bharat, Satgas PRR juga menyoroti kondisi jalan penghubung Pagindar–Aceh yang dinilai perlu mendapat tindak lanjut.
Fadjar menyampaikan bahwa laporan mengenai kondisi akses jalan tersebut akan dikoordinasikan bersama Tim Satgas Aceh II yang membawahi Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, serta sejumlah daerah lainnya di Aceh.
Koordinasi lintas wilayah ini diharapkan dapat membantu menindaklanjuti persoalan akses jalan penghubung tersebut sehingga upaya penanganannya dapat diselaraskan dengan kebutuhan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Satgas PRR tidak hanya untuk melakukan pemantauan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala dan mencari solusi bersama pihak terkait.
Dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan
Usai melaksanakan rapat koordinasi di Kantor Bupati Pakpak Bharat, tim Satgas PRR bersama Bupati Pakpak Bharat melanjutkan kegiatan dengan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah kecamatan.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan penanganan pascabencana alam, sekaligus mencocokkan kondisi di lapangan dengan data yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait semakin optimal sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pakpak Bharat dapat terus berjalan dan mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.( AU ).
