Sengketa Lahan di Desa Lae Saga, Warga Subulussalam kembali Desak PPAT Batalkan 35 AJB

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Rabu, 17 Juni 2026 - 05:35 WIB

40278 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM, TEROPONGBARAT.com – Konflik agraria di Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Aceh, semakin memanas. Puluhan warga kini secara resmi mendesak pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat untuk membatalkan 35 Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan pada tahun 2012-2013.

Desakan ini muncul setelah warga mendapati adanya kejanggalan dalam penguasaan puluhan AJB tersebut. Pemicu konflik ini berawal saat warga mengetahui bahwa 14 orang yang tercantum sebagai pembeli telah memberikan kuasa atas 35 AJB—dari total 75 AJB yang dipermasalahkan—kepada dua orang, yakni Netap Ginting dan Heppi Bancin.

Warga Desa Lae Saga menegaskan bahwa mereka tidak pernah merasa melakukan transaksi jual beli tersebut. Mereka pun merasa keberatan dengan adanya pihak-pihak tertentu yang mengklaim kuasa atas lahan yang selama ini dikuasai secara sah oleh masyarakat dan Kelompok Tani Sidorejo 2.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dugaan Pemalsuan dan Mediasi yang Buntu
Kekecewaan warga memuncak karena upaya mediasi yang dilakukan berulang kali tidak membuahkan hasil. Warga justru menyoroti peran dua sosok tersebut, Netap Ginting yang merupakan Ketua DPW Apkasindo Aceh, serta Heppi Bancin, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam.
“Seharusnya mereka, sebagai tokoh yang pernah duduk di kursi legislatif dan pimpinan organisasi, menjadi penengah dalam penyelesaian konflik. Namun, yang terjadi justru terkesan adanya pembiaran dan ketidakjelasan yang malah memicu konflik baru di lapangan,” ujar salah satu perwakilan warga.

Selain persoalan figur, warga juga menduga adanya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan AJB tersebut. Kasus ini bahkan telah masuk ke ranah hukum. Saat ini, Kepolisian Resor (Polres) Subulussalam tengah melakukan penyelidikan atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Surat Ganti Rugi (SGR) atau Surat Keterangan Penguasaan Fisik yang menjadi dasar penerbitan AJB tersebut.

Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/33/II/2026/SPKT/Polres Subulussalam/Polda Aceh, kasus ini telah naik status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/12/V/Res.1.9/2026/Sat Reskrim tertanggal 5 Mei 2026.

Tuntutan kepada PPAT
Menyikapi hal tersebut, perwakilan warga, Putra Nasrullah dan Darwin Syahputra, MT, secara resmi melayangkan surat permohonan kepada PPAT Surya Darma, S.H., M.Kn., agar segera membatalkan 35 AJB yang bermasalah.
Dalam surat tersebut, warga membeberkan sejumlah alasan kuat pembatalan, di antaranya:
Objek lahan adalah milik masyarakat: Lahan tersebut secara sah dikuasai oleh warga dan Kelompok Tani Sidorejo 2.

Prosedur yang tidak sesuai: PPAT diduga tidak melakukan verifikasi kepemilikan yang benar sebelum menerbitkan AJB.
Kesalahan Teritorial: Lokasi lahan dalam AJB tidak sesuai dengan Peta Situasi Transmigrasi SKPA UPT II SP IV (Desa Lae Saga), melainkan masuk dalam kawasan lain.

Ketiadaan Transaksi: Warga yang namanya tercantum sebagai penjual menegaskan tidak pernah bertemu, tidak pernah menerima pembayaran, dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjual lahan tersebut.

Warga memberikan batas waktu pertama yaitu 14 hari kerja bagi pihak PPAT untuk memberikan keterangan resmi terkait proses pembatalan AJB tersebut. Namun selama ini tidak juga ada kepastian yang jelas hingga berulang kali mediasi lisan dilakukan dan kembali memberikan batas waktu tenggang kedua yaitu 7 hari kerja sejak 15 Juni 2026 kedepan. Apabila tidak ada tindakan konkret, pihak warga menyatakan kesiapan untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut ke Pengadilan Negeri.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu itikad baik dari pihak terkait agar persoalan lahan di Desa Lae Saga dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. /A.Tim.**

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Selasa, 17 November 2026 - 14:52 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Selasa, 17 November 2026 - 11:35 WIB

Tepung tawar ambulans Yanpa Yanja, bantuan untuk pelayanan gratis masyarakat Kecamatan Air Putih

Berita Terbaru