Subulussalam (Aceh) – Anggaran selfie atau pendokumentasian Pimpinan di Humas Setdako Subulussalam capai satu milyar rupiah.
Berdasarkan perwal atau peraturan walikota subulussalam nomor 58 tahn 2022.
Biaya pendokumentasian pimpinan tahun anggaran 2023 di kota subulussalam miliki angka yang cukup fantastis, hingga hampir mencapai satu (1) milliar rupiah.
Penganggaran ini sangat bertolak belakang dengan kondisi keuangan di kota subulussalam, yang saat ini sedang mengalami defisit
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang tokoh pemekaran kota subulussalam Safran kombih.SH., MH, angkat bicara, ianya mengatakan kalau selama ini kondisi keuangan kota subulussalam terus mengalami defisit,
Namun penganggaran untuk pendokumentasian pimpinan tersebut menurutnya, di nilai sangat mubazir dan terkesan hambur hamburkan uang ke arah yang tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan ekonomi masyarakat, apalagi dengan jumlah yang sudah hampir mencapai angka satu (1) miliar.
“Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan visi misi yang sempat di gaung gaungkan oleh walikota subulussalam sebelumnya di tahun 2021 lalu untuk menzerokan angka defisit keuangan subulussalam, “jelasnya
“Saat ini kita lihat kondisi keuangan pemko Subulussalam semakin bertambah defisit, tapi kita sangat menyayangkan, banyaknya kebijakan dalam pengelolaan anggaran yang mengarah kepada hal yang menurut saya tidak ada manfaat positifnya terhadap perbaikan ekonomi masyarakat,
“Kita sangat menyayangkan jika benar anggaran untuk kepentingan dokumentasi kegiatan atau untuk dokumentasi acara acara walikota tersebut di realisasikan hingga mencapai satu (1) miliyar, dan wajar saja kita menduga kalau Walikota Subulussalam tidak ada keinginan untuk mengurangi jumlah defisit keuangan untuk daerah kita ini kalau ini benar adanya dan demikian juga dengan anggaran yang di gunakan terhadap kepentingan lain yang tidak ada manfaatnya buat masyarakat, “sambungnya
Di tambahkannya “Terlebih lagi honor perangkat desa serta gaji para Dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subulussalam, yang hingga saat ini kita lihat dan dengar, juga belum di bayar sepenuhnya oleh pemko Subulussalam, ” tutupnya.
Demikian hingga berita ini di terbitkan, humas dan protokoler kota Subulussalam belum dapat di hubungi awak media ini, untuk mengkalrifikasi tentang realisasi anggaran yang kontroversial tersebut.(*)
~m4t84r~
