BANTAENG Teropongbarat.co, – Sebagai persiapan menjelang pesta demokrasi rakyat 2024, Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Bantaeng melaksanakan Rapat Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
Sebelum dilaksanakan FGD KPU Kabupaten Bantaeng telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah total Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Bantaeng sebanyak 151.952, dari 596 TPS yang tersebar di 8 Kecamatan dan 67 desa/kelurahan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Lukman HS, S.Pd.I. M.Pd. (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan). Jum’at (23/6/2023)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat FGD diikuti oleh perwakilan Partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di kabupaten Bantaeng dan insan pers ini membahas tentang isu strategis rancangan Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2024
Lukman HS mengatakan bahwa focus group discussion (FGD) upaya KPU memberikan ruang diskusi kepada peserta Pemilu 2024 untuk merumuskan tahapan penghitungan suara.
Pada kesempatan itu, peserta baik Parpol maupun dari insan pers menyampaikan saran dan pendapatnya terkait pelaksanaan Pemilu Serentak yang akan digelar 14 Pebruari 2024 mendatang.
Semua masukan dan sumbang saran dari peserta FGD Lukman, merupakan hal penting untuk ditindak lanjuti, demi suksesnya Pemilu Serentak Tahun 2024, ungkapnya.
“Fokus grup discussion (FGD) merupakan penyiapan rumusan tahapan penghitungan suara pada pemilu serentak tahun 2024 serta FGD ini merupakan rangka untuk memberikan ruang kepada bapak ibu khususnya pada peserta Pemilu 2024”, ucapnya.
Lanjutnya, dia juga untuk menyiapkan rumusan bagaimana nanti ke depannya aturan ataupun konsep dari pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu serta tahun 2024.
Bahwa di sistem pemungutan suara di rencana 2 panel penghitungan.
“Pada proses penghitung pada pemilu serentak mendatang direncanakan ada metode 2 panel, panel A presiden dan DPD serta panel B itu DPR RI dan DPRD Kabupaten,” ucapnya.
Terkait dengan perubahan sistem atau metode setiap Pemilu itu tergantung dari pemimpinnya.
Dikatakan bahwa setiap pesta demokrasi yang akan digelar, selalu ada aturan yang berubah. Hal ini dikarenakan setiap pimpinan berganti, maka pola kebijakan yang diambil juga berubah dari sistem Pemilu sebelumnya,” terang Lukman.
FGD ini banyak mendapat masukan dan tanggapan baik dari peserta pemilu juga dari para insan pers. Apa yang menjadi diskusi kita hari ini akan diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU RI,” pungkasnya. (Opick)
