Teropongbarat.com – Gubernur Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) serta Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas persoalan penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada keberlangsungan fiskal dan pembangunan daerah.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (07/10/2025).
Dalam audiensi tersebut, Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah saat ini menghadapi tantangan berat akibat menurunnya nilai TKD yang dikirim dari pemerintah pusat ke daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk menyampaikan keluh kesah kami di daerah. Karena TKD yang dikirim ke daerah saat ini sangat jauh menurun,” ungkap Gubernur Al Haris.
Menurut Al Haris, penurunan TKD ini telah memengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK.
“Banyak daerah yang mulai kesulitan membayar TPP. Belanja operasional pegawai juga besar, ditambah lagi kewajiban membayar PPPK dan berbagai kebutuhan rutin lainnya,” jelasnya.
Gubernur Al Haris menegaskan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“Dampaknya luar biasa terhadap APBD kami di tahun 2026. Karena itu, kami bersama seluruh kepala daerah menyampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan agar ada perhatian lebih terhadap kondisi fiskal daerah,” ujarnya.
Ia menilai, tahun 2026 akan menjadi periode yang menantang bagi banyak pemerintah daerah yang masih sangat bergantung pada transfer dana pusat.
“Kita akui, tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi daerah, terutama bagi yang PAD-nya kecil dan sangat bergantung pada TKD. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan,” tegas Al Haris.
Meski demikian, Gubernur Al Haris menyambut baik respons Menteri Keuangan yang berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap alokasi TKD dan struktur APBN tahun 2026.
“Pak Menteri menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap APBN dan APBD tahun 2026. Ini menjadi harapan bagi kami agar keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah tetap terjaga,” tutur Gubernur Al Haris.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya keseimbangan fiskal nasional untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas pelayanan publik di seluruh daerah.
“Saya sampaikan bahwa kalau daerah PAD-nya kecil dan sangat bergantung pada TKD, maka akan sulit bagi mereka mengembangkan daerahnya. Dalam kondisi seperti ini, daerah tidak lagi bicara soal visi misi, tapi bagaimana roda pemerintahan tetap berjalan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi, agar kebijakan keuangan negara tetap berpihak pada kesejahteraan daerah dan masyarakat.
Adapun Gubernur yang hadir dalam audiensi bersama Menteri Keuangan di antaranya berasal dari Provinsi: Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). (*)
