Polda NTB Pastikan Penerimaan Polri Bintara Kompetensi Khusus Bersih dan Transparan

- Redaksi

Sabtu, 7 Desember 2024 - 00:48 WIB

40141 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mataram – Polda NTB menegaskan komitmennya untuk menjaga penerimaan Polri, khususnya Bintara Kompetensi Khusus, agar berjalan bersih, transparan, akuntabel, humanis dan bebas dari intervensi. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda NTB, Kombes Pol. I Wayan Gede Ardana, S.I.K., M.Si., dalam keterangannya Kamis (5/12/2024) menyampaikan bahwa seleksi dilakukan dengan mengutamakan integritas dan menggunakan teknologi mutakhir guna memastikan keadilan dalam proses penilaian.

 

“Proses seleksi penerimaan Polri itu betul-betul bersih. Tidak ada campur tangan dari pihak mana pun. Saya sendiri sebagai ketua pelaksana, tidak bisa mengurangi atau menambahkan nilai peserta. Kami menggunakan teknologi seperti face-matching, barcoding, dan alat-alat lain yang memastikan penilaian dilakukan secara objektif,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Pengawasan yang ketat juga diterapkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak eksternal seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk pemeriksaan kesehatan, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk tes psikologi, Dinas Perdagangan untuk memastikan akurasi alat timbangan, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan memantau dan menindaklanjuti laporan dari peserta maupun orang tua. Hal ini dilakukan untuk memastikan penerimaan Polri berjalan transparan dan bebas dari praktik kecurangan.

 

Kombes Pol. Ardana juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku bisa membantu meloloskan peserta. “Pak Kapolda NTB sudah menegaskan, siapa pun yang mencoba mengintervensi atau mengklaim bisa membantu masuk polisi akan diproses sesuai hukum, baik itu disiplin, kode etik, maupun pidana,” tegasnya.

 

Polda NTB juga mendukung program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Menurut Kombes Pol. Ardana, program ketahanan pangan ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa. “Pak Prabowo menekankan bahwa ketahanan suatu negara dimulai dari ketahanan pangannya. Kalau pangan tidak mencukupi, bagaimana suatu negara bisa kuat, walaupun punya banyak senjata. Dengan Bintara Kompetensi Khusus, kita akan tugaskan mereka sebagai Bhabinkamtibmas di desa untuk menggerakkan anak-anak muda mencintai pekerjaan di bidang pertanian dan perikanan,” jelasnya.

 

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan potensi besar Indonesia di sektor pertanian dan perikanan. Dengan tanah subur dan kekayaan laut yang melimpah, generasi muda diharapkan dapat lebih tertarik untuk berkontribusi di bidang ini.

 

Selain itu, Kombes Pol. Ardana memberikan saran kepada para peserta penerimaan Polri agar mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari kemampuan fisik, mental, pengetahuan, hingga kesehatan. “Silakan siapkan dirimu dengan baik. Latih jasmanimu, kemampuan, pengetahuan, psikologi, dan kesehatan. Karena sesuai undang-undang, pensiun Polri sampai 58 tahun. Jangan sampai nanti baru 2 tahun bertugas sudah sakit atau bahkan meninggal sebelum pensiun,” ungkapnya.

 

Ia juga menambahkan bahwa penerimaan Polri di Polda NTB sangat mengutamakan transparansi untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Segala bentuk laporan atau isu negatif terkait proses seleksi akan ditindaklanjuti dengan serius. “Kami harap tidak ada isu-isu miring atau persepsi bahwa masuk polisi harus bayar. Semua proses dilakukan dengan transparan. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan laporkan, dan kami akan tindaklanjuti,” tegasnya.

 

Melalui penerimaan Polri yang bersih dan transparan, Polda NTB berharap dapat mencetak anggota Polri yang kompeten, berintegritas, dan mampu bekerja secara optimal demi melayani masyarakat.(Sellamelaniputri)

Berita Terkait

Program Ketahanan Pangan Berlanjut, Polsek KKH Cek Tanaman Jagung di Desa Simalinyang
Tanggapi Aksi Mahasiswa UGM Geruduk Pejabat Pemerintah, Sekjen DPP Madas Sedarah Buka Suara
Ketua Panitia Pelaksana H. Azis Sampaikan Terima Kasih Kepada Pihak Grand Mercure Surabaya
Sekjen DPP dan Pengurus Teras Madas Sedarah Beri Ucapan Selamat kepada Ketua Bidang Pemerintahan dan TNI-Polri [ Saudara Edi Macan ]
Wakil Sekretaris DPP Madas Sedarah dan Ketua Ormas Sakera Hadiri Pelantikan Abah Edy Macan sebagai Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan, TNI dan Polri
Kalapas Labuhan Ruku Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik Lewat Podcast YouTube ke Polres Batu Bara
FMKS-AS PERTANYAAN SEJAUH MANA PROSES PENANGANAN KASUS DUGAAN PENGADAAN GENSET DI ACEH SINGKIL
Sat Reskrim Polres Simalungun Rilis Pengungkapan 43 Kasus 3C, 69 Tersangka Diamankan

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 23:54 WIB

SP2HP Terbit, Kasus Dugaan Pengeroyokan Suriati Naik Penyidikan; Keluarga Desak Polisi Usut Tuntas dan Tangkap Seluruh Pelaku

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:43 WIB

Mantan Kades Anwar Resmi Serahkan Mobil BUMDes, Tegaskan Komitmen Pengabdian untuk Kemajuan Kampong Pasir Belo

Kamis, 11 Juni 2026 - 04:49 WIB

POSBAKUMADIN Soroti Dugaan Cacat Hukum 75 AJB di Lahan Transmigrasi Longkib, Desak Pembatalan dan Penegakan Hukum

Kamis, 11 Juni 2026 - 04:48 WIB

Polres Subulussalam akan Tetapkan Tersangka Penganiayaan, Telusuri Jejak Mafia Tanah Longkib

Kamis, 11 Juni 2026 - 04:29 WIB

Dari Penganiayaan ke Dugaan Mafia Tanah, Polres Subulussalam Menelusuri Jejak Kasus Lae Saga

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:22 WIB

Wamen Ossy Ajak Pemkab Menguatkan GTRA untuk Selesaikan Masalah Pertanahan di Tanah Laut

Selasa, 9 Juni 2026 - 01:35 WIB

RDP DPRK Subulussalam: Dari Polemik Ayam Broiler hingga Dugaan Kriminalisasi Kepala Kampong

Senin, 8 Juni 2026 - 16:52 WIB

PPAT Surya Darma “Bungkam” Soal 75 AJB Lae Saga, Live Streaming Gagal Digelar

Berita Terbaru