BANTAENG, Teropong Barat.com, – Kapolda Sulawesi Selatan Djuhandhani Rahardjo Puro menghadiri kegiatan Peresmian dan Groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri serta Peresmian Gudang Ketahanan Pangan Polri yang berlangsung di Gudang Ketahanan Pangan Polres Bantaeng, Jumat (13/02/2026).
Kegiatan ini terpusat di SPPG Polri Palmerah, Jakarta Barat, dan diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia melalui Zoom. Acara dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden melakukan dialog interaktif dengan sejumlah Kapolda dari berbagai daerah yang mengikuti kegiatan secara daring, sebagai bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Program SPPG Polri bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.
Turut hadir mengikuti kegiatan secara daring dari Gudang Ketahanan Pangan Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran Forkopimda Provinsi Sulsel.
Peluncuran serentak 1.179 SPPG dan peresmian 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri ini merupakan bagian dari langkah strategis nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya dalam menjaga stabilitas produksi dan distribusi bahan pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia.
Kapolda Sulsel menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut sebagai bentuk komitmen Polda Sulsel dalam mendukung kebijakan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan program SPPG dan ketahanan pangan Polri dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
