LANGSA.TROPONG BARAT com– Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, S.H., menghadiri High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Aceh Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6/7/2026).
Forum strategis tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Aceh dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA.
Dalam arahannya, Sekda Aceh menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam melaksanakan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta melindungi daya beli masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, S.E., M.Si., memaparkan strategi dan rekomendasi pengendalian inflasi serta penguatan digitalisasi daerah sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala BPS Aceh, Agus Andria, SST., M.Si., juga menyampaikan paparan terkait dengan perkembangan inflasi terkini sekaligus pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data.
Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para kepala daerah menyampaikan berbagai tantangan dan permasalahan pengendalian inflasi di wilayah masing-masing, sekaligus berbagi pengalaman dan solusi dalam mempercepat digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga serta kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Terkait Sensus Ekonomi Tahun 2026, Bupati mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan data yang akurat kepada petugas sensus. Menurutnya, data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh Singkil yang berkelanjutan.
(Bima pohan)
