Aceh Singkil. TROPONG BARAT. com – Jauh sebelum pemukiman padat terbentuk di wilayah Gunung Meriah, hamparan kebun di wilayah Rimo dan Lae Butar sudah dibuka oleh perusahaan asing pada era Hindia Belanda sekitar tahun 1938, yang kemudian dinasionalisasi menjadi joint venture PT Socfindo.
Kini, lanskap sosiologis itu telah berubah. Wilayah yang dulunya hutan belantara telah menjelma menjadi pusat ekonomi baru. Keberadaan PT Socfindo terbukti menjadi magnet bagi para pendatang dari berbagai daerah untuk membangun kehidupan, mulai dari membuka usaha warung hingga penyediaan jasa tepat di batas kebun.
Pertumbuhan penduduk yang pesat ini membuat pemukiman warga kini mengepung dan menempel langsung dengan area operasional pabrik.
Meski secara hukum perkebunan hadir lebih awal, PT Socfindo memilih pendekatan humanis. Perusahaan memandang kepadatan pemukiman di Ring Satu bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra strategis untuk tumbuh bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komitmen ini diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terukur. Di sektor ketahanan pangan dan ekonomi, perusahaan menyalurkan bantuan 10 ekor kambing kepada pemuda Desa Lae Butar serta menggelar pelatihan Best Management Practice (BMP) bagi kelompok tani kelapa sawit lokal. Tak hanya itu, bantuan alat panen dan alat semprot juga dibagikan demi menggenjot produktivitas petani.
Di sisi lain, kepekaan sosial juga ditunjukkan melalui kebijakan non-formal yang menyentuh urusan dapur warga. Manajemen secara terbuka mengizinkan masyarakat lokal masuk ke area kebun (di luar blok aktif) untuk mencari daun pakis, jamur sawit, lidi untuk sapu, hingga menggembala ternak. Demi mendukung para pemetik pakis tradisional, perusahaan bahkan sengaja tidak menyemprot habis tanaman pakis di area tertentu.
“Salah satu program kita yaitu dengan memberikan izin warga masuk ke lokasi perkebunan untuk mencari daun pakis, jamur sawit dan lidi sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar,” ungkap Erik Obaza Barus dalam sesi wawancara, Rabu (8/7).
Langkah konkrit ini menjadi bukti bahwa jalannya roda industri tidak harus menyingkirkan masyarakat lokal, melainkan bisa saling menopang demi kemandirian ekonomi bersama.
(Bima Pohan)
