SUBULUSSALAM, teropongbarat.com. Persoalan sengketa lahan antara warga Desa Belukur Makmur, Kecamatan Runding, dengan CV Lae Saga kembali menjadi sorotan. Di tengah proses mediasi yang sebelumnya dilakukan Pemerintah Kota Subulussalam, sejumlah warga kini justru berhadapan dengan proses hukum hingga harus menjalani penahanan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Kepala Mukim Kemukiman Binanga, Tamrin. Ia mempertanyakan apakah keberadaan sertifikat Hak Milik (SHM) yang disebut-sebut berada di lokasi lahan yang selama ini dikelola atau diklaim masyarakat telah melalui proses penerbitan sesuai ketentuan hukum.
Menurut Tamrin, persoalan tersebut semestinya dapat dipastikan secara terbuka melalui pemeriksaan bersama di lapangan dengan melibatkan pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak perusahaan, serta perwakilan masyarakat.
«“Seharusnya pihak pemerintah, BPN dan perwakilan masyarakat sama-sama turun ke lapangan. Apakah benar di lahan masyarakat yang memiliki SKT itu juga terdapat SHM kebun Lae Saga. Kalau memang di situ letaknya, penetapannya harus diketahui semua pihak,” ujar Tamrin saat dikonfirmasi.»

Ia menilai, keberadaan dan posisi SHM perlu diperlihatkan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
“Sekarang yang kita pertanyakan, apakah penerbitan sertifikat di lahan warga itu sesuai prosedur hukum. Itu yang harus kita pertanyakan,” katanya.
Tamrin juga mempertanyakan mengapa dalam sejumlah mediasi sebelumnya pihak CV Lae Saga disebut belum menunjukkan dokumen SHM yang menjadi dasar klaim atas lahan tersebut kepada pemerintah maupun masyarakat.
“Kalau benar di situ letak SHM kebun Lae Saga Group, kenapa sudah beberapa kali mediasi mereka tidak mau menunjukkan kepada pemerintah atau masyarakat?” ujarnya.
Lebih jauh, Tamrin menduga ketidakjelasan tersebut telah membuat masyarakat berada dalam posisi rentan secara hukum. Ia bahkan menyebut ada dugaan masyarakat sengaja dibiarkan tidak mengetahui secara pasti batas dan dasar kepemilikan lahan, sehingga kemudian berhadapan dengan laporan pidana.
“Menurut hemat saya, sebagai orang yang selalu ikut rapat mediasi penyelesaian tanah masyarakat Desa Belukur Makmur, pihak kebun Lae Saga sengaja menjebak masyarakat dengan tidak menunjukkan SHM mereka supaya masyarakat bisa dijerat dengan tindak pidana pencurian,” kata Tamrin.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan dugaan Tamrin. Kebenarannya tetap perlu diuji berdasarkan dokumen pertanahan, proses penerbitan sertifikat, batas-batas bidang tanah, serta keterangan seluruh pihak terkait.
Tamrin kemudian meminta Pemerintah Kota Subulussalam tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang saat ini menghadapi persoalan hukum.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan kesepakatan dalam proses mediasi pada 23 Juli 2026 yang sebelumnya melibatkan pemerintah dan pihak terkait dalam penyelesaian persoalan lahan Belukur Makmur.
“Dalam hal ini, melalui media online ini, saya sebagai Kepala Mukim Kemukiman Binanga meminta kepada Pemerintah Kota Subulussalam jangan tutup mata dengan keadaan masyarakat saat ini. Kasihan mereka dan keluarga mereka. Asbab dari kesepakatan tanggal 23 Juli 2026 itu, masyarakat sekarang masuk dalam sel tahanan,” tegasnya.
Persoalan ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan penting: di mana sebenarnya letak bidang SHM yang diklaim pihak kebun, bagaimana proses penerbitannya, apakah batas bidang telah sesuai dengan kondisi di lapangan, dan bagaimana keterkaitannya dengan lahan yang selama ini dikelola masyarakat berdasarkan dokumen yang mereka miliki.
Untuk memastikan persoalan tidak terus berkembang menjadi konflik hukum dan sosial, diperlukan keterbukaan dokumen serta verifikasi lapangan secara bersama-sama dengan melibatkan Pemko Subulussalam, BPN, pihak CV Lae Saga, pemerintah desa, Mukim, dan perwakilan masyarakat.Jika ingin, saya juga bisa membuat **versi Facebook yang lebih singkat dan lebih menggugah**, dengan angle: “Mediasi Belum Tuntas, Warga Malah Masuk Sel Tahanan.”(@).

















































