Subulussalam, teropongbarat.com. (10 September 2026) — Kantor Pertanahan Kota Subulussalam menyerahkan sebanyak 5 (lima) Sertipikat Hak Pakai aset Pemerintah Kota Subulussalam. Penyerahan sertipikat tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah daerah.
Kegiatan penyerahan sertipikat dilaksanakan di ruangan kerja Setdako dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Petanahan Kota Subulussalam, Ibu Suryalita, A.Ptnh., serta didampingi jajaran dan turut hadir perwakilan Pemerintah Kota Subulussalam.
Penyerahan 5 sertipikat Hak Pakai ini menjadi langkah penting dalam memastikan aset Pemerintah Kota Subulussalam memiliki legalitas dan kepastian hukum yang jelas, sehingga dapat dikelola, dimanfaatkan, dan dijaga secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Subulussalam (Suryalita,A.Ptnh) menyampaikan bahwa sertipikasi aset pemerintah merupakan salah satu bentuk sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola aset yang tertib dan akuntabel.
“Sertipikasi aset pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik pemerintah sekaligus mencegah potensi permasalahan pertanahan di kemudian hari. Kami akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota Subulussalam dalam proses pensertipikatan aset daerah,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kota Subulussalam.
Dengan diserahkannya 5 Sertipikat Hak Pakai tersebut, diharapkan pengelolaan aset Pemerintah Kota Subulussalam semakin tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum, sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kantor Pertanahan Kota Subulussalam berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum di bidang pertanahan.(antoni tinendung).
.


















































