Bela Hak Warga Belukur, Kepala Mukim Binanga Ikut Terseret Kasus Hukum

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 04:28 WIB

40589 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM | teropongbarat.com — Sengketa lahan antara warga Kampong Belukur Makmur, Kecamatan Runding, dengan CV Perkebunan Lae Saga Group memasuki babak baru. Setelah sejumlah warga berhadapan dengan proses hukum terkait aktivitas panen di lahan yang mereka klaim sebagai haknya, kini Kepala Mukim Binanga, Tamrin Bharat, disebut ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Tamrin selama ini dikenal aktif mendampingi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa lahan tersebut. Ia juga beberapa kali mengingatkan warga agar tidak memasuki atau mengganggu lahan yang benar-benar berada dalam penguasaan perusahaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Tamrin, pesan yang disampaikannya kepada warga justru tegas dan berulang.

> “Saya selalu berpesan kepada warga yang ingin memanen, jangan mengganggu lahan atau kebun perusahaan. Panenlah di lahan yang benar-benar sesuai dengan hak dalam SKT atau sesuai dengan kesepakatan bersama,” ujar Tamrin kepada awak media.

 

Namun, menurut Tamrin, persoalan kemudian menjadi rumit karena terdapat perbedaan klaim mengenai bidang tanah yang disengketakan. Warga mendasarkan klaimnya antara lain pada Surat Keterangan Tanah (SKT), sementara pihak perusahaan disebut mendasarkan klaim pada dokumen sertifikat hak milik (SHM).

Sudah Ada Mediasi dan Kesepakatan

Persoalan ini sebelumnya telah dimediasi Pemerintah Kota Subulussalam. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah surat Wali Kota Subulussalam tertanggal 6 Agustus 2026, Nomor 500.10.7.8.402/SR/2026, yang merupakan tindak lanjut berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Desa Belukur Makmur dan CV Perkebunan Lae Saga Group.

Dalam surat tersebut disebutkan adanya kesepakatan mengenai area seluas sekitar 49,92 hektare yang akan diserahkan dokumennya kepada Dinas Pertanahan Kota Subulussalam untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh BPN Kota Subulussalam.

Surat tersebut juga meminta pihak CV Lae Saga menyerahkan dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam berita acara kesepakatan.

Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan Tamrin. Menurutnya, apabila persoalan lahan masih dalam proses verifikasi dan pernah dituangkan dalam kesepakatan bersama, maka posisi masing-masing pihak seharusnya diperjelas terlebih dahulu sebelum konflik berkembang menjadi perkara pidana.

Mukim: Saya Justru Mengingatkan Warga Agar Tidak Ganggu Kebun Perusahaan

Tamrin menegaskan bahwa keterlibatannya dalam persoalan tersebut bukan untuk menguasai lahan perusahaan, melainkan memastikan masyarakat tidak kehilangan hak atas tanah yang selama ini mereka klaim dan kelola.

Ia mengaku selalu meminta warga bertindak berdasarkan batas dan dokumen yang mereka miliki.

“Jangan ganggu lahan perusahaan. Kalau mau panen, panen di lahan yang memang menjadi hak sesuai SKT atau berdasarkan kesepakatan bersama,” tegasnya.

 

Karena itu, Tamrin mempertanyakan apabila aktivitas warga yang dilakukan dengan merujuk pada lahan yang mereka klaim sebagai hak berdasarkan SKT atau kesepakatan kemudian berujung pada laporan dugaan pencurian.

Menurutnya, persoalan tersebut semestinya terlebih dahulu dilihat secara utuh, termasuk memastikan letak bidang tanah, batas-batasnya, riwayat penerbitan dokumen, serta posisi SHM yang diklaim pihak perusahaan.

Dari Pemangku Adat, Kini Berhadapan dengan Status Tersangka

Tamrin merupakan Kepala Mukim Binanga sekaligus pemangku adat yang memiliki peran dalam kehidupan masyarakat di wilayah kemukiman tersebut.

Ia menilai dirinya hanya menjalankan tanggung jawab sosial sebagai pemangku adat dengan berusaha menjaga agar masyarakat tidak bertindak di luar batas haknya.

Namun, ketika persoalan tersebut berkembang ke ranah pidana, Tamrin justru disebut ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah upaya seorang pemangku adat mendampingi masyarakat dalam sengketa tanah dapat berujung pada proses pidana, sementara objek tanahnya sendiri masih dipersoalkan dan sedang dimediasi?

Pertanyaan lain yang juga perlu dijawab adalah apakah lahan yang dipanen warga benar-benar berada di dalam bidang SHM milik perusahaan atau berada pada bidang yang diklaim masyarakat berdasarkan SKT.

Sebab, dalam sengketa pertanahan, persoalan batas bidang dan letak objek tanah menjadi sangat penting untuk memastikan apakah suatu aktivitas panen terjadi di atas tanah yang secara hukum dikuasai pihak tertentu.

Pemko dan BPN Didorong Buka Dokumen

Untuk mencegah konflik semakin melebar, Pemerintah Kota Subulussalam dan BPN dinilai perlu melakukan verifikasi terbuka terhadap objek sengketa.

Pemeriksaan idealnya mencakup peta bidang, titik koordinat, alas hak, SKT masyarakat, SHM perusahaan, riwayat penerbitan sertifikat serta kondisi faktual di lapangan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dihadapkan pada proses hukum, sementara persoalan pokok mengenai batas dan dasar kepemilikan tanah belum memperoleh kejelasan.

Kasus yang menyeret warga hingga Kepala Mukim Binanga ini pada akhirnya tidak sekadar menjadi persoalan antara masyarakat dan perusahaan. Ini juga menjadi ujian bagi proses mediasi pemerintah: apakah kesepakatan yang telah dibuat benar-benar dijalankan, dan apakah persoalan pertanahan diselesaikan terlebih dahulu secara terang sebelum berkembang menjadi perkara pidana.

Teropongbarat.com akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, termasuk proses hukum terhadap warga dan Kepala Mukim Binanga serta hasil verifikasi dokumen pertanahan oleh pihak berwenang.(*).

 

 

Berita Terkait

BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti
SEKOLAH RAKYAT DAN SNT MEGAH DI SUBULUSSALAM, APA KABAR SEKOLAH KONVENSIONAL?

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 10:11 WIB

Kodim 0116/Nagan Raya Gelar Upacara 17-an, Kasdim Bacakan Amanat Kasad

Selasa, 17 November 2026 - 07:12 WIB

Polres Batu Bara intensifkan patroli malam, antisipasi begal dan kejahatan jalanan

Selasa, 17 November 2026 - 07:05 WIB

Bupati Batu Bara Terima Audiensi Pengurus Lasqi Nusantara Jaya Sumut, Bahas Persiapan Muswil I*

Selasa, 17 November 2026 - 02:59 WIB

Aktivitas ilegal Logging Mulus Tanpa Hambatan, Siapa “Sutradara” di Balik Pembalakan Liar Toba?

Senin, 16 November 2026 - 23:08 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Senin, 16 November 2026 - 21:30 WIB

Peringati HKN ke- 62 Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

Senin, 16 November 2026 - 19:43 WIB

Polres Binjai Laksanakan Operasi Zebra Toba 2026 Selama 14 Hari Kedepan dan Tertibkan Pelanggaran Lalu Lintas

Senin, 16 November 2026 - 18:21 WIB

Bupati Baharuddin Siagian Tinjau Langsung Pengaspalan di Desa Mangkai Baru*

Berita Terbaru