Lae Mate Disorot Dugaan Kegiatan Fiktif, Teladan Baru Dipersoalkan Terkait Pengalihan Anggaran Tanpa Musyawarah. Camat Runding Belum Beri Tanggapan.
SUBULUSSALAM, TEROPONGBARAT.COM – Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, menjadi sorotan. Dua kampong, yakni Lae Mate dan Teladan Baru, dipersoalkan terkait dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran, mulai dari realisasi kegiatan hingga pengalihan anggaran tanpa musyawarah.
Lae Mate: Tujuh Kegiatan Rp71,44 Juta Dipertanyakan
Di Kampong Lae Mate, tujuh pos anggaran dengan total Rp71.440.000 menjadi perhatian dan perlu ditelusuri realisasinya.
Rinciannya meliputi penutupan TPA Rp7,65 juta, santunan anak yatim Rp7,5 juta, santunan jompo Rp6,96 juta, honor PAUD Rp18 juta, penutupan TPA Hubul Qur’an Rp4,73 juta, alat pemakaman Rp5 juta, serta kegiatan stunting Rp21,6 juta.
Sejumlah kegiatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai realisasi di lapangan, penerima manfaat, serta bukti pertanggungjawabannya. Dugaan kegiatan fiktif maupun laporan yang tidak sesuai realisasi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.
Teladan Baru: Anggaran BUMDes dan Gudang Desa Dipersoalkan
Persoalan berbeda muncul di Kampong Teladan Baru. Mantan Pj Kepala Kampong, Musliadi, menjelaskan bahwa penggunaan anggaran yang dipersoalkan telah dikoordinasikan dengan Camat Runding.
Namun, muncul keberatan terkait dugaan pengalihan anggaran tanpa persetujuan masyarakat dan lembaga desa. Pos yang dipersoalkan meliputi anggaran Gudang Desa sebesar Rp26.498.000 dan BUMDes Rp35.000.000. Selain itu, BLT disebut masih menyisakan satu bulan yang belum dibayarkan.
Ketua BUMDes Teladan Baru juga mengaku telah menyampaikan keberatan atas hilangnya alokasi anggaran BUMDes tanpa musyawarah dan kesepakatan bersama. Keberatan tersebut disampaikan dalam rapat pada 31 Oktober 2026 di Balai Desa Teladan Baru.
Persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai siapa yang mengambil keputusan mengubah peruntukan anggaran dan apakah perubahan tersebut telah melalui mekanisme yang sah.
Anggaran Rp7 Juta per Kampong dan Peran Camat Dipertanyakan
Selain itu, muncul informasi mengenai anggaran sekitar Rp7 juta untuk setiap kampong yang disebut dikelola melalui koordinasi pihak kecamatan. Sumber dana, dasar hukum, petunjuk teknis, serta mekanisme pertanggungjawabannya perlu diklarifikasi.
Konsultan Pendamping Kecamatan Runding saat dikonfirmasi membenarkan adanya persoalan terkait dugaan ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa 2026 dengan petunjuk teknis dan ketentuan Permendes. Namun, belum bersedia menjelaskan secara terperinci bentuk ketidaksesuaian tersebut.
Sementara itu, Camat Runding yang dikonfirmasi melalui WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
APH Diminta Turun Melakukan Pemeriksaan
Atas berbagai persoalan tersebut, aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat Kota Subulussalam diminta melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa 2026 di Kecamatan Runding.
Pemeriksaan perlu difokuskan pada realisasi tujuh kegiatan di Kampong Lae Mate, serta dugaan pengalihan anggaran Gudang Desa dan BUMDes, pembayaran BLT, dan mekanisme perubahan APB Kampong di Teladan Baru.
Fungsi pembinaan dan pengawasan Camat Runding juga perlu diklarifikasi, terlebih mantan Pj Kepala Kampong Teladan Baru mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan.
Dana Desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, bukan anggaran yang dapat dialihkan tanpa prosedur dan pertanggungjawaban. Publik berhak mengetahui ke mana setiap rupiah dibelanjakan dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Camat Runding, pemerintah Kampong Lae Mate, pemerintah Kampong Teladan Baru, serta pihak terkait lainnya. (#).

















































