LANGKAT,Teropong Barat.com – Progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat terkesan sangat lamban. Persoalan ini, menuai kritikan keras dari berbagai elemen masyarakat. Soni Mario Tamba, Kordinator Barisan Perjuangan Rakyat (BAPERA) mendesak pun pemerintah setempat untuk segera merelaisasikannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Percepatan pembangunan sangat diharapkan masyarkat. Karena, infrastruktur yang apik, menjadi faktor utama penunjang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat harus segera merealisasikannya,” tegas Soni, Senin (2/3/2026) sore di Stabat.
Selain itu, kata Soni, masyarakat di Negeri Bertuah juga sudah lama menunggu janji-janji pemerintah setempat. Seperti ruas jalan Stabat – Secanggang yang hingga kini masih rusak parah.
Beberapa ruas jalan lainnya di Kota Stabat juga terlihat cukup parah. Para pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintasinya. Debu yang beterbangan, juga sangat mengganggu dan menambah ‘penderitaan’ pengendara.
“Pembangunan di Langkat ini dikebut aja pun tetap terlabat puluhan tahun progresnya. Kalau tidak sekarang digenjot, maka akan semakin lama terlambatnya dan semakin jauh ketertinggalannya,” ketus Soni lagi.
Disamping itu, perayaan ‘Idul Fitri sudah di depan mata. Masyarakat tentunya sangat mengidamkan infrastruktur yang baik. Bukan jalan berlobang dengan debu beterbangan yang dirasakan sepanjangn tahun.
Diinformasikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat Khairul Azmi mengatakan, ruas jalan Stabat – Secanggang bakal rampung dikerjakan sebelum Lebaran ‘Idul Fitri tahun 2026 ini.
“Insya Allah lebaran tahun ini warga sudah bisa menikmati jalan itu (Jl Kampung Nangka, Secanggang) bang. Memang tahun lalu sempat tertunda, tapi pengerjaannya harus tetap dilanjutkan dengan anggaran 2,5 miliar dari APBD Langkat,” kata Azmi, Senin (12/1/2026) kala itu.
Bahkan, kata Azmi, pengaspalan ruas jalan tersebut bakal lebih panjang. Karena, ada tambahan biaya dari dana bagi hasil (DBH) sekira 4,7 milar. Namun jadwal pengerjaannya berubah, karena ada regulasi baru terkait juknis pelaksanaannya.
(Redaksi)
