Kepala Departemen Sosial Politik dan Mahasiswa Bem Fisip USK, Ammar Malik Nabil
Banda Aceh, 18 Maret 2025 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) melalui departemen Sosial Politik Mahasiswa (sospolma) mengadakan kajian mendalam terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai isi dan dampak dari RUU tersebut terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks politik dan sosial.
Ketua BEM FISIP USK, Nabiel Azzam, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangannya mengenai RUU TNI. “Wacana Pemerintah untuk merevisi ketentuan dalam undang-undang TNI kini tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini. Adanya ketakutan masyarakat akan adanya pelonggaran pembatasan militer di ranah sipil. Hal ini ditakutkan dapat mengembalikan Indonesia pada masa kelam kebebasan sipil seperti pada era Orde Baru.,” ujar Nabiel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Kepala Departemen Sosial Politik dan Mahasiswa (Sospolma) BEM FISIP USK, Ammar Malik Nabil, juga memberikan pendapatnya terkait isu ini. Ammar menekankan pentingnya rakyat indonesia tau tentang sejarah panjang perjalanan indonesia. “refleksi dari sejarah sejarah Panjang reformasi ini seharusnya menjadi perbandingan bahwa RUU TNI ini berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang, maka bisa disimpulkan “Revisi Undang-Undang TNI” sangat rentan penyelewengan kekuasaan apabila di tambatkan dalam kedudukan jabatan sipil dan sangat berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil dalam mengeskpresikan pendapat dan kritik.,” ujar Ammar.
BEM FISIP USK berkomitmen untuk terus mendorong dialog yang sehat dan kritis terkait isu-isu penting yang memengaruhi masa depan Indonesia, serta berharap kajian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas.
