SUMUT, Teropong Barat.com| Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA) mendukung sikap Pimpinan DPRD Sumut Fraksi Nasdem, Ricky Anthony yang mengkritik tindakan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution yang meninggalkan atau walkout dari Rapat Paripurna DPRD Sumut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator PERMADA, Ariswan saat diwawancarai redaksi, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, apa yang disampaikan Ricky Anthony bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai pimpinan DPRD Sumut dalam menjaga marwah lembaga legislatif serta memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan.
“Ricky Anthony telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan DPRD Sumatera Utara sebagaimana amanah rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang beliau sampaikan bukanlah kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik sesaat, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional untuk menjaga kehormatan lembaga DPRD dan memastikan mekanisme pemerintahan berjalan sesuai aturan,” kata Ariswan.
Menurut Ariswan, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat publik, termasuk gubernur, wajib menghormati mekanisme persidangan dan tata tertib yang berlaku.
“Ketika proses rapat paripurna sedang berlangsung, semua pihak seharusnya menunjukkan sikap saling menghormati. Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa dalam demokrasi, tetapi penyelesaiannya harus melalui mekanisme yang tersedia, bukan dengan meninggalkan forum yang sedang berjalan,” ujarnya.
Ariswan menilai sikap tegas Ricky Anthony mencerminkan keberanian seorang pemimpin yang menjalankan fungsi pengawasan serta menjaga wibawa lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan kepada kepala daerah merupakan bagian dari sistem checks and balances yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Seorang pimpinan DPRD tidak boleh diam ketika ada peristiwa yang berpotensi menurunkan kewibawaan lembaga. Justru masyarakat mengharapkan pemimpin yang berani menyampaikan kebenaran, menjaga etika pemerintahan, dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ariswan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan tersebut secara objektif dan tidak membangun opini yang dapat memperkeruh suasana politik di Sumatera Utara. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus kembali membangun komunikasi yang sehat demi kepentingan pembangunan daerah.
“Rakyat menginginkan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, tetapi keharmonisan itu harus dibangun di atas penghormatan terhadap hukum, etika, dan mekanisme demokrasi. Oleh karena itu, saya mendukung pernyataan Ricky Anthony sebagai bentuk tanggung jawab seorang pimpinan DPRD yang menjalankan amanah rakyat sesuai undang-undang,” pungkas Ariswan.
Perlu dipahami bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang memperoleh mandat langsung untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD juga memiliki tanggung jawab mengawasi setiap penggunaan keuangan daerah yang bersumber dari pajak dan uang rakyat agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setiap upaya menjaga marwah dan kewibawaan DPRD sesungguhnya adalah bagian dari menjaga kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
“Saya mendukung sikap Ricky Anthony yang telah menjalankan amanah rakyat dan tugas konstitusionalnya sebagai Pimpinan DPRD Sumatera Utara. Ke depan, seluruh penyelenggara pemerintahan harus menjadikan kemitraan yang saling menghormati, taat pada hukum, dan berpihak kepada kepentingan rakyat sebagai fondasi utama dalam membangun Sumatera Utara yang maju, berintegritas, dan berkeadaban,” tutup Ariswan.
(Redaksi)
