Hak Mukim dan Wali Nanggroe: Pilar Keistimewaan Adat Aceh yang Terlupakan

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Sabtu, 31 Mei 2025 - 02:37 WIB

40208 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM | Dalam struktur keistimewaan Aceh, lembaga mukim dan Wali Nanggroe memiliki dasar hukum kuat sebagai penjaga adat, pengelola wilayah, dan penyalur hak-hak kolektif masyarakat adat.

✅ Hak Mukim & Imum Mukim:

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, mukim diakui sebagai unit pemerintahan adat di atas gampong yang memiliki:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kewenangan atas pengelolaan tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam di wilayah adatnya.

Hak menetapkan aturan adat, menjaga nilai budaya, dan melindungi tanah warisan leluhur.

Hak restitusi bila wilayah adat dirampas, dan hak mendapatkan bagian royalti dari SDA yang dikelola di wilayahnya.

Namun, dalam praktiknya, hak mukim sering kali diabaikan atau diambil alih oleh pemerintah kabupaten/kota tanpa pelibatan adat, bahkan dalam hal distribusi royalti.

✅ Hak dan Peran Wali Nanggroe:

Sebagai simbol dan penjaga kedaulatan adat Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Wali Nanggroe memiliki peran strategis:

Menjaga martabat adat, hukum, dan budaya Aceh.

Memberi legitimasi adat terhadap kebijakan dan pembangunan yang menyentuh masyarakat adat.

Menjadi penyambung aspirasi adat ke level pemerintahan dan menjaga implementasi hasil MoU Helsinki. Berbicara tentang masyarakat adat aceh termasuk didalamnya Aceh, Pakpak, gayo, Alas dan semua masyarakat adat yang terkandung memiliki garis leluhur di Tanoh yang berdekatan langsung didalamnya Atjeh Sumatera perbatasannya. Atau disebut Aceh-Barat- Selatan.

Namun pertanyaannya kini: ke mana suara Wali Nanggroe saat tanah-tanah adat dirampas dan lembaga mukim dilemahkan?

Jika royalti SDA seharusnya dibagi sesuai hak adat, mengapa masyarakat adat di Subulussalam tak merasakannya?
Jika Imum Mukim diakui dalam qanun, mengapa mereka tak diberi kekuatan dalam sengketa lahan dan izin perusahaan?

“Jika hukum adat diakui negara, tapi tidak dijalankan pemerintah daerah, itu bukan otonomi. Itu pengkhianatan terhadap leluhur.”

Namun, ironi menyayat hadir di Kota Subulussalam. Di wilayah yang kaya akan sejarah dan keberadaan kemukiman adat seperti Binanga, Penanggalan, Kombih, Batu-Batu, hingga jejak Kerajaan Sambo di Kecamatan Sultan Daulat, masyarakat adat justru masih tercerabut dari hak-haknya. Tanah adat, sungai, dan sumber daya alam yang mereka warisi secara turun-temurun kini dikuasai atau dipertaruhkan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Di Kemukiman Binanga, hak atas tanah adat tak kunjung memberi manfaat nyata. Di Kemukiman Penanggalan, masyarakat berseteru dengan korporasi besar seperti PT Laot Bangko. Di banyak tempat lainnya, masyarakat adat merasa dibungkam, dipinggirkan, bahkan dipreteli.

Padahal, masyarakat adat Aceh memiliki keistimewaan hukum yang kokoh. Tak hanya dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006), tapi juga dalam konstitusi negara, hukum internasional, bahkan MoU Helsinki yang mengakhiri konflik panjang Aceh.

Dasar Hukum yang Diabaikan:

UNDRIP (2007): Menjamin hak atas tanah, budaya, sumber daya alam, FPIC (Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan), serta restitusi jika terjadi pelanggaran.

UUD 1945 Pasal 18B (2) dan UU No. 39/1999 tentang HAM: Mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.

UU No. 11/2006 (UUPA): Memberikan otonomi khusus kepada Aceh, termasuk pengakuan lembaga adat dan hak kelola atas SDA.

MoU Helsinki 2005: Memberikan wewenang khusus kepada Aceh untuk mengelola SDA, termasuk pengakuan terhadap struktur sosial masyarakat adat.

Namun fakta di lapangan berbeda jauh. Masyarakat adat tidak hanya kehilangan tanah, mereka juga kehilangan suara. Sistem hukum adat dilemahkan, lembaga adat diabaikan, dan partisipasi mereka dalam kebijakan pembangunan nyaris nihil.

Rekomendasi dan Seruan Aksi:

Pemerintah Aceh dan Kota Subulussalam harus mempercepat legalisasi wilayah adat dan memastikan implementasi regulasi yang sudah ada. Lembaga adat perlu diperkuat secara kelembagaan dan anggaran, agar mampu menjaga kedaulatan komunitas adat.

Transparansi dan keadilan dalam pengelolaan hasil SDA mutlak diperlukan.

Pemuda dan tokoh adat harus bangkit, berani bersuara seperti Laksamana Malahayati.

“Keadilan adat bukan sekadar soal masa lalu, tapi fondasi masa depan Aceh.”

ANTON TINENDUNG

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Dana Desa 2026 di Kecamatan Runding Mencuat, Dua Kampong Jadi Sorotan
Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:59 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gelar Program Polisi Sahabat Anak, Edukasi Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Rabu, 18 November 2026 - 15:52 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gencarkan Sosialisasi dan Penindakan dalam Ops Zebra Toba 2026

Rabu, 18 November 2026 - 15:44 WIB

PERKUAT SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM, LAPAS LABUHAN RUKU HADIRI PEMUSNAHAN BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA

Rabu, 18 November 2026 - 15:29 WIB

POLRES PEMATANGSIANTAR GELAR POLICE GOES TO SCHOOL, EDUKASI KESELAMATAN LALU LINTAS KEPADA RIBUAN PELAJAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:21 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 EDUKASI PENGENDARA GUNAKAN HELM SNI DI SIMPANG CIPTO PEMATANGSIANTAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:13 WIB

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027*

Rabu, 18 November 2026 - 12:24 WIB

Kapolda NTB Kumpul Bersama Warga Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kerjasama Untuk Kamtibmas

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIB

Polres Batu Bara Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat melalui Program Polisi Bersama Masyarakat

Berita Terbaru