Mediasi Belum Tuntas, Warga Belukur Malah Ditahan Polisi: Kesepakatan Pemko Dipertanyakan

ANTONI TINENDUNG

- Redaksi

Jumat, 18 September 2026 - 09:31 WIB

40282 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SUBULUSSALAM, teropongbarat.com — Sengketa lahan antara warga Kampong Belukur Makmur, Kecamatan Rundeng, dengan CV Lae Saga Group kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ketika proses penyelesaian melalui mediasi Pemerintah Kota Subulussalam belum sepenuhnya tuntas, sejumlah warga Belukur justru berhadapan dengan proses hukum setelah adanya laporan dari pihak perkebunan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: bagaimana nasib kesepakatan yang sebelumnya telah ditandatangani bersama di hadapan Pemerintah Kota Subulussalam?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dokumen Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Belukur Makmur dengan CV Perkebunan Lae Saga Group menunjukkan bahwa pertemuan mediasi digelar di Ruang Rapat Setdako Subulussalam pada Kamis, 23 Juli 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan CV Lae Saga Group, warga, Pemerintah Kota Subulussalam, Camat Rundeng, Kepala Mukim Binanga, serta unsur terkait lainnya.

Salah satu poin kesepakatan menyebutkan bahwa CV Lae Saga Group memberikan akses jalan kepada warga untuk melintasi areal perkebunan guna menuju kebun masyarakat dan membawa hasil panen sawit, dengan aktivitas tersebut dapat diawasi pihak perkebunan.

Yang lebih penting, dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa selama proses penyelesaian belum mencapai hasil akhir, pihak Junaidin (Rajali) diperbolehkan melakukan aktivitas di kebun yang menjadi objek persoalan.

Bahkan, CV Lae Saga Group menyatakan komitmen untuk melepaskan sebagian tanah atas nama Junaidin/Rajali seluas kurang lebih 5,3 hektare/3,4 hektare, melalui mekanisme yang dituangkan dalam berita acara. Luasan tersebut selanjutnya akan ditentukan melalui pengukuran lapangan yang melibatkan pihak terkait dan BPN.

Kesepakatan lainnya juga menyebutkan bahwa areal sengketa seluas 49,92 hektare akan dilengkapi dokumen kepemilikan oleh para pihak untuk kemudian diverifikasi oleh BPN Kota Subulussalam.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ir. Maulana selaku Manager Perkebunan Lae Saga Group, Junaidin sebagai pemilik lahan, Maskur sebagai tokoh masyarakat, serta disaksikan Camat Rundeng, Kepala Mukim Binanga dan Pj. Kepala Kampong Belukur Makmur.

Kesepakatan Baru Diteken, Laporan Polisi Justru Bergulir

Namun, menurut keterangan yang diterima teropongbarat.com, setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, persoalan justru berkembang ke ranah pidana.

Pihak CV Lae Saga Group melalui Ir. Maulana diduga melaporkan warga Belukur kepada kepolisian dengan dugaan pencurian di areal yang masih menjadi objek sengketa.

Sejumlah warga mempertanyakan langkah tersebut karena aktivitas warga sebelumnya telah menjadi bagian dari kesepakatan mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kota Subulussalam.

Bagi warga, muncul kesan adanya kontradiksi antara kesepakatan yang memberikan ruang bagi aktivitas warga selama proses penyelesaian berlangsung dengan laporan pidana yang kemudian berujung pada penanganan hukum terhadap warga.

Kepala Mukim Binanga, sebagaimana disampaikan kepada media, menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat.

“Kesepakatan sudah ditandatangani. Kenapa kemudian warga dilaporkan seolah-olah mencuri di lahan yang statusnya masih disengketakan dan sedang dimediasi pemerintah?” demikian substansi keberatan yang disampaikan pihak masyarakat.

Dokumen Pemerintah Menunjukkan Sengketa Belum Selesai

Persoalan semakin menarik karena dokumen lain yang diperoleh media menunjukkan bahwa lahan perkebunan Lae Saga Group tersebar di beberapa wilayah, termasuk Lae Saga, Belukur Makmur, Oboh dan Binanga.

Dalam dokumen tersebut tercatat total areal sekitar 517,60 hektare, terdiri dari areal yang disebut telah memiliki sertifikat SHM dan areal yang belum bersertifikat.

Untuk Belukur Makmur sendiri, dokumen rekap surat-surat masyarakat tertanggal 6 Agustus 2026 mencatat sejumlah bidang tanah masyarakat dengan total luasan 42,37 hektare.

Data tersebut tentu membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari BPN dan instansi berwenang, terutama menyangkut status hukum masing-masing bidang, riwayat perolehan tanah, batas-batas serta hubungan bidang tersebut dengan areal perkebunan.

Artinya, selama proses verifikasi dan penyelesaian sengketa masih berjalan, setiap tindakan terhadap masyarakat semestinya mempertimbangkan seluruh dokumen dan kesepakatan yang telah dibuat para pihak.

Pemko Diminta Jangan Sekadar Memediasi

Sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan posisi Pemerintah Kota Subulussalam dalam persoalan tersebut.

Mereka menilai Pemko tidak cukup hanya mempertemukan para pihak dan membuat kesepakatan, tetapi juga perlu memastikan kesepakatan tersebut dihormati sampai proses penyelesaian selesai.

Apalagi, berita acara tersebut bukan hanya ditandatangani masyarakat dan pihak perusahaan. Di dalamnya terdapat unsur pemerintahan sebagai saksi, termasuk Camat Rundeng dan Kepala Mukim Binanga.

“Kalau kesepakatan yang difasilitasi pemerintah kemudian tidak dihormati, masyarakat tentu bertanya kepada siapa mereka harus mencari perlindungan dan kepastian penyelesaian?” ujar salah seorang sumber masyarakat.

Persoalan Legalitas Perusahaan Juga Diminta Dibuka

Di sisi lain, masyarakat meminta Pemerintah Kota Subulussalam bersama instansi terkait membuka secara transparan legalitas kegiatan perkebunan CV Lae Saga Group, termasuk status hak atas tanah, perizinan usaha, dokumen lingkungan, serta kewajiban perusahaan terhadap pekerja dan masyarakat sekitar.

Teropongbarat.com belum memperoleh keterangan resmi dari CV Lae Saga Group maupun pihak kepolisian terkait dasar laporan, pasal yang disangkakan, serta kronologi penahanan warga. Karena itu, tudingan mengenai kriminalisasi masih merupakan penilaian dari pihak masyarakat dan belum dapat diposisikan sebagai kesimpulan hukum.

Yang menjadi pertanyaan publik saat ini adalah sederhana: jika sengketa masih dimediasi, kesepakatan telah ditandatangani, dan verifikasi BPN masih menjadi bagian dari proses penyelesaian, mengapa persoalan tersebut justru berujung pada proses pidana terhadap warga?

Pemerintah Kota Subulussalam diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar kesepakatan yang telah dibuat tidak berhenti sebagai dokumen di atas kertas, sementara masyarakat yang berada di tengah konflik justru harus berhadapan dengan proses hukum.

Sengketa tanah semestinya diselesaikan dengan dokumen, pengukuran, verifikasi dan mekanisme hukum yang terang—bukan dengan membiarkan masyarakat berjalan di antara dua kepastian yang saling bertentangan.(*).

Berita Terkait

BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti
SEKOLAH RAKYAT DAN SNT MEGAH DI SUBULUSSALAM, APA KABAR SEKOLAH KONVENSIONAL?

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 10:16 WIB

PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI

Selasa, 17 November 2026 - 09:24 WIB

BABINSA MELAKSNAKAN KEGIATAN KOMSO DAN KAMPANYE KREATIF DENGAN TOKOH MASYARAKAT DAN WARGA BINAAN

Selasa, 17 November 2026 - 08:22 WIB

Kegiatan Pendataan dan Koordinasi Administrasi di Kantor Desa

Selasa, 17 November 2026 - 08:20 WIB

Komsos Dengan kepala Desa Babinsa Ajak Jaga Keamanan dan Kebersihan Lingkungan

Selasa, 17 November 2026 - 08:19 WIB

Bangun Komunikasi yang Baik Dengan Mitra Karib Babinsa Komsos di Wilayah Binaan

Selasa, 17 November 2026 - 08:18 WIB

Jaring Calon Prajurit Terbaik, Babinsa Koramil 01/Kuala Sosialisasi Rekrutmen Cata dan Caba ke Pemuda Desa Binaan

Senin, 16 November 2026 - 20:34 WIB

Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan

Senin, 16 November 2026 - 14:25 WIB

Pasipers Kodim 1410/Bantaeng Sosialisasikan Rekrutmen TNI AD, Buka Peluang Generasi Muda Wujudkan Cita-Cita Menjadi Prajurit

Berita Terbaru