Jakarta – Teropong Barat.com || Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang yang baru diterima secara resmi, hari ini. Hal ini disampaikan Haedar dalam konferensi pers usai PP Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024). “Dan kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup,” kata Haedar dalam tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu. Haedar meyakini, pihaknya menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang itu dengan berbagai prinsip yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan.
Jika pada saatnya ditemukan hal-hal yang melenceng dari pengelolaan tersebut, ia menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan IUP itu. Privilese Izin Tambang bagi Ormas Keagamaan Terus Digugat Artikel Kompas.id “Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggungjawab pula IUP itu kami kembalikan,” jelasnya. Ia menjelaskan, Muhammadiyah ingin mengelola pertambangan dengan tidak merusak lingkungan. Kemudian, Muhammadiyah dijamin tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial ketika mengelola tambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, tentu tidak mudah tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis bikin hotel dan lain sebagainya, maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat,” ungkapnya. Perlu diketahui, PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran IUP oleh pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah hari ini di Yogyakarta. “Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.
Sumber : compas.com
