SUBULUSSALAM — Pengukuran lahan yang diajukan Sobirin Hutabarat di Kampong Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, pada Kamis (8/10/2026), menuai sorotan. Pasalnya, warga yang mengaku mengelola lahan dan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM), termasuk Mirja Kusuma, menyatakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
Kegiatan itu melibatkan Asisten II Setdako Subulussalam, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pihak BPN Kota Subulussalam, unsur keamanan Polsek Longkib, serta pihak perusahaan pungkas Jhoni Arizal selaku asisten II Setdako Subulussalam. Menurut keterangan Asisten II, pengukuran dilakukan untuk mengambil titik koordinat batas lahan yang diajukan Sobirin Hutabarat dan bersinggungan dengan kawasan HPL transmigrasi, sebagai tindak lanjut rapat pada 7 Oktober 2026 di kantor wali kota.

Namun, warga mempertanyakan dasar dan prosedur pengukuran tersebut. karena, menurut mereka, rapat sebelumnya tidak ada melibatkan warga yang selama ini mengelola lahan maupun pemegang SHM yang bidang tanahnya disebut berada di dalam area lokasi pengukuran.
Persoalan ini juga berkaitan dengan klaim atas 75 Akta Jual Beli (AJB) yang disebut diperoleh Sobirin melalui jual beli dari Netap Ginting. Warga Sujoko dkk, sebelumnya melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan pada AJB Nomor 205 Tahun 2012. Menurut keterangan warga, dokumen tersebut telah disita penyidik Polres Subulussalam dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumatera Utara mempersoalkan keaslian tanda tangan pada dokumen yang diperiksa. Ruang lingkup hasil laboratorium tersebut perlu merujuk pada laporan resmi dan diduga memiliki kaitan rangkaian peristiwa dengan penerbitan 75 AJB yang masih di persoalkan dan dipertanyakan proses penerbitannya.
Dari aspek hukum, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang perlu dibaca bersama ketentuan perubahan dan penyesuaian melalui PP Nomor 18 Tahun 2021, mengatur aspek penetapan batas bidang tanah dan penanganan keadaan ketika batas tidak disepakati.
Warga berharap BPN menjelaskan dasar administrasi pengukuran, data HPL transmigrasi yang digunakan, serta bagaimana keberadaan bidang tanah bersertifikat dan keberatan pihak yang menguasai lahan seharusnya diperhitungkan.
Pengukuran koordinat tidak dengan sendirinya menetapkan kepemilikan tanah, membatalkan SHM, atau membuktikan keabsahan AJB. Karena itu, warga meminta proses pertanahan dilakukan secara transparan, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, dasar administrasi pengukuran dan tanggapan resmi BPN, Pemerintah Kota Subulussalam, Sobirin Hutabarat, serta Netap Ginting masih perlu dikonfirmasi agar seluruh pihak memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan.


















































