Subulussalam – Pemerintah Kota Subulussalam secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Subulussalam Tahun 2025–2029 pada Senin, 15 Juli 2025. Kegiatan yang digelar di Ruang LPSE tersebut menjadi forum penting dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi arah dan pedoman pembangunan kota selama lima tahun ke depan. Dalam pidato pembukaannya, Wali Kota Subulussalam H. Rasyid Bancin (HRB) menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang merata, aspiratif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu.
Di hadapan sekitar 150 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, DPRK, tokoh agama, seluruh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), camat, kepala Puskesmas, hingga kepala desa, Wali Kota HRB menyampaikan bahwa Musrenbang kali ini bukan sekadar seremoni tahunan. Ia berharap dokumen yang disusun mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjadi alat kendali dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah secara akuntabel dan tepat sasaran. Dalam arahannya, HRB menekankan lima misi utama pembangunan Kota Subulussalam, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan pelaksanaan syariat Islam, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembenahan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan dan bersih, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu program prioritas yang menjadi fokus pembahasan dalam Musrenbang adalah pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dimulai dalam waktu dekat. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan akses pendidikan dasar yang setara, khususnya bagi anak-anak dari kalangan masyarakat kurang mampu di wilayah pelosok. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan jalan rusak di sejumlah titik, termasuk penambalan jalan di kawasan Simpang Kiri yang menjadi akses vital bagi mobilitas warga dan distribusi ekonomi lokal.
Di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pendampingan pasien rujukan ke luar daerah. Program ini diintegrasikan dalam layanan kesehatan gratis dan prima yang merupakan salah satu dari tujuh program unggulan Kota Subulussalam dalam RPJMD 2025–2029. Wali Kota HRB menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan yang berpihak pada masyarakat lapisan bawah merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warganya.
Tujuh program unggulan tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dasar umum dan dayah, pembangunan perguruan tinggi, pelayanan kesehatan gratis dan prima, target penghapusan defisit dan utang dalam tiga tahun, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kebun sawit untuk keluarga miskin dan dayah, pelayanan publik yang prima dan bebas pungutan liar, serta penguatan identitas kota sebagai kota santri dan kota layak huni. Sejumlah program tersebut diklaim telah mulai berjalan secara bertahap sejak awal 2025.
Wali Kota HRB juga mengungkapkan bahwa beberapa agenda strategis telah dipersiapkan bahkan sebelum forum Musrenbang digelar. Ia mencontohkan penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat serta inisiatif bantuan produktif berupa kebun sawit kepada keluarga kurang mampu dan lembaga pendidikan dayah. Menurutnya, pembangunan yang baik harus dimulai dari perencanaan yang matang dan partisipatif agar tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
Musrenbang kali ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Subulussalam Nasir, SE, Dandim 0118/Subulussalam Letkol Inf Eko Yudho Prayitno, Waka Polres Zainuddin, Kajari Supardi, Ketua Pengadilan Negeri Singkil H. Hasyim, Sekretaris Daerah Sairun, Kepala Kantor Kementerian Agama Marwan, serta seluruh pimpinan SKPK dan tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan. Forum ini ditutup dengan sesi dialog antara peserta dan perwakilan pemerintah kota untuk mengakomodasi masukan langsung dari masyarakat.
Wali Kota HRB dalam pidato penutupnya menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan harus menjadi rujukan kerja seluruh elemen pemerintahan daerah. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang baik tidak cukup hanya dengan program yang dirancang indah di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Pemerintah Kota Subulussalam, kata HRB, akan terus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan, dengan mengedepankan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama.
Musrenbang 2025–2029 ini menjadi penanda bahwa pemerintahan HRB serius mengeksekusi janji-janji politiknya melalui kebijakan yang terstruktur, terukur, dan melibatkan partisipasi publik. Warga kini menaruh harapan besar agar perencanaan ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi peta jalan yang benar-benar membimbing arah pembangunan kota menuju masa depan yang lebih baik.
Laporan : Anton Tinendung
