Wali Kota Subulussalam Lantik 9 Pejabat Eselon II: Titik Awal Reformasi Birokrasi?

Subulussalam, 20 Juni 2025 – Pemerintah Kota Subulussalam kembali menjadi sorotan publik setelah Wali Kota H. Haji Rasid Bancin (HRB) melantik sembilan pejabat eselon II dalam sebuah seremoni khidmat di ruang Sekretariat Daerah, Jumat sore. Pelantikan ini bukan semata pengisian kekosongan struktur organisasi, melainkan dinilai sebagai langkah strategis yang mengawali babak baru dalam reformasi birokrasi di penghujung masa jabatan HRB.

Sembilan nama yang dikukuhkan sebagian besar bukan sosok baru di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam. Beberapa dari mereka sebelumnya telah menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas dan kini menerima mandat resmi dari Wali Kota. Nama-nama tersebut antara lain Rajab, SSTP, MAP sebagai Plt Kepala Bappeda; Mhd. Ali Tumangger, SSTP, MSi sebagai Plt Kepala BPKD; Sarkani, SH sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan; Ridho Syari Yudha sebagai Plt Kepala Inspektorat; Ibnu Hajar sebagai Kepala Dinas Perhubungan; Rudi Hartono sebagai Asisten II Setdako; serta Indra dan Saripudin yang masing-masing dilantik sebagai Staf Ahli.

Prosesi pelantikan berlangsung sederhana namun sarat makna. Banyak kalangan birokrat menyebut langkah ini sebagai bentuk “reshuffle senyap” yang tengah digodok HRB sebagai strategi internal untuk memperkuat jalannya pemerintahan menjelang tahun-tahun krusial ke depan. Di tengah tekanan fiskal, stagnasi pembangunan, dan fluktuasi kepercayaan publik, keputusan tersebut dianggap sebagai upaya konsolidasi struktur.

Dalam pidatonya yang bernada tajam namun membangun, HRB menegaskan bahwa pelantikan bukan soal bagi-bagi kursi, melainkan soal tanggung jawab dan keberanian mengambil peran di tengah situasi yang menuntut kejelasan arah dan integritas kinerja. Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah berat yang mesti dijalankan dengan kerja nyata, bukan sekadar administrasi di atas meja.

“Jabatan ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab besar. Di tengah defisit anggaran, melambatnya pembangunan, dan kepercayaan publik yang harus terus kita jaga, saya ingin saudara-saudara menunjukkan kerja, bukan basa-basi,” ujar HRB tegas di hadapan jajaran pimpinan dan undangan yang hadir.

Ia juga menyoroti pentingnya kerja lintas sektoral, menghilangkan sekat-sekat ego dinas, dan membangun semangat kolektif demi menghadirkan perubahan riil di tengah masyarakat. Bagi HRB, birokrasi tak lagi bisa berlari lambat jika ingin menyelamatkan momentum pembangunan yang kini menghadapi tantangan besar.

“Birokrasi kita harus bergerak cepat. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan lambat. Rakyat menunggu perubahan nyata, bukan janji di belakang meja,” tambahnya.

Pelantikan tersebut langsung memicu berbagai tanggapan dari pengamat kebijakan, kalangan ASN, hingga masyarakat sipil. Ada yang melihatnya sebagai bentuk awal reformasi birokrasi yang sesungguhnya, sementara sebagian lainnya masih skeptis dan menilai bahwa rotasi ini hanya bagian dari manuver menjelang akhir masa jabatan.

Kini perhatian beralih kepada kinerja para pejabat yang baru dilantik. Apakah mereka akan menjawab tantangan ini dengan langkah progresif dan loyalitas kepada kepentingan rakyat, atau justru tenggelam dalam rutinitas birokrasi yang stagnan?

Satu hal yang pasti, Wali Kota HRB telah mengambil langkah. Tongkat estafet kini berada di tangan para pejabat tersebut. Publik menanti bukti, bukan lagi wacana.

Anton Tin. | TeropongBarat.com