Subulussalam, l Seorang warga Kampong Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, berinisial MUS, dilaporkan ke Polres Subulussalam terkait dugaan penyebaran data pribadi melalui media sosial dan aplikasi percakapan.
Laporan tersebut kini ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Subulussalam. Berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi yang diterbitkan Satreskrim Polres Subulussalam pada 29 Juli 2026, penyidik mengundang pihak-pihak yang berkaitan untuk memberikan keterangan dalam rangka proses penyelidikan.
Dalam surat tersebut disebutkan, perkara berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/108/VII/2026/SPKT/POLRES SUBULUSSALAM/POLDA ACEH, tertanggal 27 Juni 2026.
Penyidik menyebut perkara yang sedang didalami berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Selasa, 23 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, melalui kolom komentar pada unggahan akun Facebook INFO SADAKATA.
Diduga Sebarkan Data Kartu Keluarga
Menurut keterangan pihak yang mengaku sebagai korban, MUS diduga menyebarkan informasi yang memuat data pribadi berupa Kartu Keluarga (KK) melalui media sosial.
Selain persoalan dugaan penyebaran data pribadi, pihak saksi juga mempersoalkan sejumlah informasi yang disebut sebelumnya beredar melalui media sosial grup WhatsApp.
Salah satu informasi yang dipersoalkan berkaitan dengan tudingan terhadap wartawan Info Sadakata yang disebut menerima uang sebesar Rp 3 juta untuk menghapus sebuah pemberitaan.
Menurut pihak yang merasa dirugikan, informasi tersebut kemudian diduga disebarluaskan kepada sejumlah orang, termasuk melalui grup WhatsApp masyarakat Kampong Lae Saga, Kecamatan Longkib.
«“Kami menilai informasi tersebut merupakan tudingan yang merugikan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman serta adu domba di tengah masyarakat,” ujar pihak yang mengaku sebagai saksi korban sekaligus pemilik akun Info Sadakata.»
Namun demikian, tudingan mengenai adanya penyebaran informasi yang tidak benar tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Hal itu masih menjadi bagian dari keterangan dan dugaan yang disampaikan pihak pelapor dan akan dinilai berdasarkan hasil penyelidikan serta alat bukti yang diperoleh penyidik.
Saksi Dipanggil Penyidik Tipidter
Dalam perkembangan perkara, pemeriksaan terhadap saksi dijadwalkan oleh penyidik Unit II (Tipidter) Satreskrim Polres Subulussalam.
Pemeriksaan tersebut dijadwalkan:
Hari/Tanggal: Kamis, 30 Juli 2026
Waktu: Pukul 11.30 WIB sampai selesai
Tempat: Ruang Pemeriksaan Unit II (Tipidter) Satreskrim Polres Subulussalam.
Pihak yang dipanggil diminta membawa KTP atau Kartu Keluarga, serta surat atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkara.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/108/VII/Res.2.5/2026/Satreskrim, tertanggal 7 Juli 2026.
Pelapor Berharap Penyidik Profesional
Pelapor berinisial S. Saragih berharap proses hukum atas laporan tersebut berjalan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga berharap penyidik dapat segera memperoleh kejelasan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut serta menentukan status hukum pihak yang dilaporkan berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang ditemukan.
«“Kami berharap kasus ini diproses sesuai hukum. Kalau memang ditemukan unsur pidana, kami berharap jangan sampai perbuatan seperti ini terus berulang dan merugikan orang lain,” ujarnya.»
Tudingan Soal “Beking” Belum Terbukti
Sementara itu, terkait adanya dugaan “beking” atau pengaruh tertentu karena terlapor disebut sebagai putra daerah, hal tersebut merupakan tudingan dari pihak yang merasa dirugikan dan belum terbukti secara hukum.
Hingga saat ini, berdasarkan surat klarifikasi Satreskrim Polres Subulussalam, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.
Dengan demikian, belum terdapat kesimpulan hukum bahwa MUS telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan.
Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangan para pihak dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Redaksi Teropong Barat membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi MUS maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan. (*)

















































